PEKANBARU – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia yang dinilai belum sehat. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, sekitar 30 persen dari total 1.091 BUMD di Tanah Air tercatat mengalami kerugian.

Menurut Tito Karnavian, permasalahan utama BUMD yang merugi bukan terletak pada jenis usaha yang dijalankan, melainkan lemahnya manajemen dan buruknya tata kelola perusahaan.

Kondisi tersebut juga tercermin pada sejumlah BUMD di Provinsi Riau. Hingga kini, sebagian besar BUMD milik Pemerintah Provinsi Riau dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah, khususnya dalam bentuk dividen.

Bahkan, kontribusi yang diberikan sejumlah BUMD dinilai tidak sebanding dengan besarnya penyertaan modal yang telah digelontorkan pemerintah daerah sebagai pemegang saham.

Diketahui, Pemprov Riau memiliki enam BUMD, yakni Bank Riau Kepri Syariah (BRKS), Riau Petroleum, PT SPR, PT PIR, PT PER, dan Jamkrida Riau. Dari keenam BUMD tersebut, baru BRKS dan Riau Petroleum yang tercatat telah mengembalikan modal melalui pembagian dividen.

Sementara itu, empat BUMD lainnya hingga saat ini belum mampu memberikan pengembalian atas penyertaan modal pemerintah. PT PIR bahkan menjadi sorotan paling tajam karena kondisi keuangan perusahaan yang terus memburuk.

Dalam rapat dengar pendapat dengan DPRD Riau, manajemen PT PIR mengakui tidak lagi mampu membayar gaji karyawan akibat persoalan internal perusahaan. Sejumlah pekerja bahkan telah dirumahkan, dan kondisi perusahaan disebut berada dalam situasi kritis.

Menanggapi pernyataan Mendagri, Pelaksana Tugas Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Riau, Bobby Rahmat, mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Riau terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh BUMD.

“Kami secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja seluruh BUMD di Riau,” ujar Bobby Rahmat.

Ia menegaskan, arahan dan kritik dari Mendagri, termasuk soal praktik pengisian jabatan yang tidak profesional dan beraroma nepotisme di tubuh BUMD, akan menjadi perhatian serius Pemprov Riau ke depan.

“Terkait arahan Bapak Menteri, itu akan menjadi atensi bagi Pemprov Riau dan juga BUMD agar dilakukan pembenahan,” pungkasnya.