JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 akan diarahkan untuk mendukung delapan program kerja prioritas nasional (PKPN).
Delapan agenda tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur serta perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.
Hal itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan di Jakarta, Jumat.
Menurut Presiden, pelaksanaan delapan prioritas nasional tersebut juga akan diperkuat melalui kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.
“Delapan prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi,” kata Presiden.
RAPBN 2027 Disusun dari Evaluasi 2026
Prabowo mengatakan capaian ekonomi pada semester pertama 2026 menjadi salah satu pijakan pemerintah dalam menyusun RAPBN 2027.
Karena itu, pemerintah merancang APBN 2027 agar tetap ekspansif dengan pelaksanaan yang kolaboratif, terarah, dan terukur. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara harus bekerja sinergis dan semakin solid,” kata Prabowo.
Presiden juga menekankan pentingnya melanjutkan transformasi ekonomi menuju aktivitas yang menghasilkan nilai tambah lebih tinggi.
Menurutnya, berbagai program unggulan pemerintah harus dijalankan secara efektif agar memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.
Perlindungan Sosial dan UMKM Diperkuat
Selain mendorong transformasi ekonomi, Prabowo menegaskan program perlindungan sosial harus tetap berjalan secara andal.
Pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga akan terus didorong. Pemerintah turut memperkuat dukungan bagi kelompok masyarakat yang memiliki peran penting dalam perekonomian dan pelayanan publik.
“Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat,” kata Presiden.
Di sisi lain, pemerintah juga menargetkan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah semakin diperkuat.
Prabowo menegaskan koordinasi pusat dan daerah diperlukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan sejalan dengan prioritas nasional.
Selain itu, Presiden menekankan komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.
Ia menyatakan upaya penegakan hukum harus terus dilakukan secara konsisten tanpa membedakan pihak yang berhadapan dengan hukum.
