PADANG - BPJN Sumatra Barat mempercepat peningkatan keselamatan di jalur Lembah Anai dengan memasang guard rail atau pagar pengaman jalan. Upaya ini dilakukan untuk melindungi pengendara di ruas utama Padang–Bukittinggi yang sempat rusak parah akibat banjir bandang atau galodo.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar, Elsa Putra Friandi, mengatakan pemasangan guard rail akan diprioritaskan pada ruas jalan yang saat ini masih dalam tahap perbaikan. Menurutnya, kelengkapan keselamatan menjadi perhatian utama agar jalur vital tersebut kembali aman dilalui masyarakat.

“Pada jalur Lembah Anai yang sedang kita tangani sekarang, akan kita lengkapi dengan guard rail,” kata Elsa saat bertemu Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade di Kantor BPJN Sumbar, Senin malam (19/1/2026).

Elsa menjelaskan, sebelum bencana melanda kawasan Lembah Anai, pemasangan guard rail belum mencakup seluruh ruas jalan. Kondisi tersebut dinilai berisiko, terutama mengingat karakteristik jalur yang berada di kawasan lembah dan dekat aliran sungai.

“Sebelumnya baru sebagian ruas yang memiliki guard rail,” ujarnya.

Selain meningkatkan aspek keselamatan, BPJN Sumbar juga menargetkan jalur Padang–Bukittinggi melalui Lembah Anai dapat dibuka penuh selama 24 jam pada periode H-7 hingga H+7 Lebaran 2026. Kebijakan ini disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik dan balik Idulfitri.

Saat ini, jalur Lembah Anai masih diberlakukan pembukaan terbatas, yakni dari pukul 17.00 WIB hingga 08.00 WIB. Pembatasan dilakukan seiring proses perbaikan akibat kerusakan berat yang ditimbulkan bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 lalu.

“Untuk sekarang jalur masih dibuka pukul 17.00 sampai 08.00 WIB. Namun saat Lebaran, tepatnya H-7 hingga H+7, kami targetkan bisa dibuka 24 jam untuk kendaraan roda empat,” kata Elsa.

Ia menegaskan, pembukaan jalur selama 24 jam sangat krusial karena Lembah Anai merupakan jalur penghubung utama antara Padang dan Bukittinggi. Saat musim Lebaran, ruas ini menjadi tulang punggung pergerakan masyarakat di Sumatra Barat.

“Nanti saat sudah dibuka 24 jam, kami akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait pengaturan lalu lintas, termasuk kendaraan mana saja yang diizinkan melintas,” jelasnya.

Elsa mengakui perbaikan di kawasan Lembah Anai membutuhkan penanganan ekstra dan dilakukan secara bertahap. Tingkat kerusakan yang cukup berat membuat BPJN harus bekerja lebih hati-hati demi menjamin keamanan jangka panjang.

“Kondisi Lembah Anai kita sudah sama-sama tahu. Kami berupaya maksimal mempercepat perbaikannya. Karena itu, saat libur Tahun Baru kemarin jalur belum dibuka penuh. Kami fokus agar saat Lebaran nanti jalur ini benar-benar siap,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyoroti pentingnya penataan kawasan Lembah Anai. Ia menilai kawasan tersebut semestinya dikosongkan dari bangunan karena berada di jalur sungai dan kawasan hutan lindung.

“Lembah Anai ini kan jalur sungai. Seharusnya tidak ada bangunan di sana karena merupakan kawasan sungai dan hutan lindung,” kata Andre.

Andre mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada Pemerintah Provinsi Sumatra Barat agar dilakukan penertiban demi mengurangi risiko bencana di masa mendatang.

“Hal ini sudah saya sampaikan ke Pemprov Sumbar agar lokasi tersebut segera dikosongkan,” tegas Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI itu.

Dalam kesempatan yang sama, Andre mengungkapkan pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp18,3 triliun untuk pembangunan dan pemulihan infrastruktur pascabencana hidrometeorologi di Sumatra Barat. Dari jumlah tersebut, sektor jalan dan jembatan memperoleh alokasi sebesar Rp3,24 triliun.

Ia menjelaskan, sebesar Rp13,52 triliun dari total anggaran tersebut dikelola langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum, sementara sisanya disalurkan melalui kementerian dan lembaga lain.

“Kita ingin setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat Sumbar,” ujarnya.
Andre juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan proyek jalan, agar kualitas pembangunan terjaga dan desain infrastruktur disesuaikan dengan kondisi geologis pascabencana.