PADANG – Pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru Seksi Sicincin–Bukittinggi diproyeksikan menelan anggaran sebesar Rp25,23 triliun. Ruas tol strategis di Sumatera Barat (Sumbar) ini menjadi salah satu infrastruktur prioritas untuk meningkatkan konektivitas wilayah barat Sumatera.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Rachman Arief Dienaputra, mengatakan estimasi biaya tersebut telah dihitung berdasarkan seluruh tahapan perencanaan yang disusun secara komprehensif.
“Total kebutuhan investasi pembangunan Jalan Tol Seksi Sicincin–Bukittinggi diperkirakan mencapai Rp25,23 triliun,” kata Rachman Arief dalam keterangannya, Rabu (4/2/2026).
Pembahasan kelanjutan proyek Jalan Tol Padang–Pekanbaru dilakukan dalam rapat bersama Kementerian PU, Pemerintah Provinsi Sumbar, serta sejumlah instansi terkait. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa pembangunan ruas tol Sicincin–Bukittinggi akan dilaksanakan oleh PT Hutama Karya melalui skema penugasan pemerintah.
Rachman Arief menjelaskan, pemerintah menargetkan ruas tol tersebut dapat diselesaikan dan mulai beroperasi pada 2031. Target tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan kesiapan perencanaan, pendanaan, serta tahapan konstruksi.
“Pengoperasian ruas ini dimungkinkan pada 2031. Namun terdapat peluang percepatan menjadi 2029 sepanjang dukungan teknis, pendanaan, dan koordinasi lintas sektor dapat berjalan optimal sejak awal,” ujarnya.
Selain target waktu, rapat juga membahas sejumlah tahapan teknis yang telah dan akan dilaksanakan, antara lain survei topografi, survei geoteknik, serta penyusunan rekomendasi teknis sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan jalan tol.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyatakan dukungan penuh pemerintah provinsi terhadap percepatan pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru Seksi Sicincin–Bukittinggi. Ia menilai proyek tersebut merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang sangat dibutuhkan daerah.
Menurut Mahyeldi, keberadaan jalan tol ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah di Sumbar, sekaligus menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko gangguan lalu lintas di jalur nasional Padang–Bukittinggi yang kerap terdampak banjir, longsor, dan kemacetan.
“Infrastruktur ini sangat penting untuk memperkuat konektivitas, memperlancar mobilitas orang dan barang, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi.
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Sumbar siap memberikan dukungan sesuai kewenangan daerah, termasuk melalui koordinasi lintas sektor agar pembangunan ruas tol tersebut dapat berjalan sesuai rencana.