INHIL – Suasana hangat penuh diskusi mewarnai acara silaturahmi Kamtibmas yang digelar Polres Indragiri Hilir (Inhil) di Trezora Resto Tembilahan, Senin (8/9/2025) malam.

Namun di balik keakraban, muncul suara kritis dari organisasi mahasiswa yang mempertanyakan arah kebijakan pembangunan di daerah.

Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tembilahan, M. Yusuf, menyampaikan pandangan tajam terkait pola pengambilan keputusan di Kabupaten Inhil. Menurutnya, masih sering terjadi keterlambatan sikap dalam menanggapi persoalan publik.

"Kita ini gagap dalam mengambil keputusan. Kadang harus menunggu sesuatu terjadi dulu, baru bertindak. Padahal kebijakan seharusnya dirancang dengan matang, baik dalam aspek edukatif maupun yudikatif," tegas Yusuf.

Ia menilai, Inhil membutuhkan sebuah grand desain pembangunan yang jelas agar setiap kebijakan tidak sekadar reaktif, melainkan proaktif dan visioner. Yusuf mengingatkan, arah kebijakan daerah tidak boleh berjalan tanpa peta jalan yang jelas, karena akan berdampak langsung pada masyarakat.

"Grand desain Inhil ini mau dibawa ke mana? Jangan sampai kita hanya sibuk memadamkan api ketika masalah muncul, tanpa pernah menyiapkan langkah preventif," tambahnya.

Silaturahmi Kamtibmas yang digagas Polres Inhil malam itu sejatinya menjadi ruang komunikasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat.

Namun, intervensi gagasan dari mahasiswa menghadirkan warna baru, sebuah dorongan agar kebijakan daerah tidak berhenti pada tataran seremonial, tetapi menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Yusuf juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat sipil dalam membangun Inhil. Edukasi publik dan penegakan aturan harus berjalan beriringan agar tercipta harmoni sosial sekaligus kepastian hukum.

Suara kritis HMI ini seakan menjadi pengingat, bahwa arah pembangunan Inhil tidak hanya milik pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen daerah.