SELATPANJANG – PT Pelindo (Persero) Regional 1 Cabang Tanjung Balai Karimun akan melakukan penyesuaian tarif boarding pass di Pelabuhan Terminal Tanjung Harapan, Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kebijakan ini akan mulai diberlakukan pada 1 September 2025 mendatang.

Penyesuaian ini dilakukan setelah delapan tahun tarif tidak mengalami perubahan sejak 2017. Selama periode tersebut, pihak Pelindo menyebut telah melakukan sejumlah perbaikan dan perawatan fasilitas pelabuhan demi kenyamanan penumpang.

Kenaikan ini diiringi dengan peningkatan fasilitas, mulai dari penggantian tempat duduk, penambahan pendingin ruangan di ruang tunggu domestik maupun internasional, hingga perbaikan trestle dan ponton untuk memudahkan akses naik turun penumpang. 

Dimana PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo terus berbenah dalam meningkatkan layanan pelabuhan, termasuk renovasi pelabuhan, dimana perusahaan milik BUMN itu melakukan transformasi dan peningkatan pelayanan yang secara kontinyu. 

Proyek renovasi Pelabuhan Tanjung Harapan itu dikerjakan dengan nilai Rp 6,7 miliar pada tahun 2024 lalu. 

Pelabuhan ini merupakan pintu gerbang utama ke Kabupaten Kepulauan Meranti dan salah satu yang tersibuk di Indonesia. Renovasi mencakup perbaikan dan penambahan fasilitas terminal domestik dan internasional.

Selain alasan peningkatan fasilitas, penyesuaian tarif ini juga mengikuti standar di sejumlah daerah lain seperti Tanjungpinang, Dumai, dan Karimun yang lebih dulu menaikkan tarif boarding pass.

Adapun penyesuaian tarif baru, untuk keberangkatan domestik naik dari Rp5.000 menjadi Rp10.000. Sementara itu, untuk keberangkatan internasional bagi WNI tarif naik dari Rp50.000 menjadi Rp60.000, sedangkan untuk WNA meningkat dari Rp50.000 menjadi Rp150.000.

General Manager (GM) PT Pelindo (Persero) Regional 1 Cabang Tanjung Balai Karimun, Jony Utama, menegaskan bahwa rencana kenaikan tarif pas masuk pelabuhan di Terminal Tanjung Harapan, Selatpanjang, bukan keputusan sepihak. Menurutnya, proses penyesuaian tarif sudah disampaikan jauh-jauh hari kepada pemerintah daerah, bahkan dilakukan hearing bersama Komisi II DPRD Kepulauan Meranti.

Pelindo katanya, tidak serta-merta menaikkan tarif tanpa kajian. Pihaknya juga berharap penyesuaian ini juga mendapat dukungan pemerintah daerah, karena selain mengejar profit, kontribusi dari Pelindo juga akan masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apalagi ke depan ada rencana bermitra dengan BUMD PT Bumi Meranti untuk mengelola pelabuhan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui bagi hasil sesuai kesepakatan berdasarkan kontribusi yang diberikan nantinya. 

"Selain mengejar profit, kami juga akan memberi kontribusi bagi daerah untuk pemasukan bagi PAD, selain itu banyak hal yang menguntungkan bagi daerah, untuk itu kami meminta kepada Pemda untuk segera merealisasikan BUMD agar kita bisa bekerjasama dalam hal meningkatkan pendapatan," kata Joni Utama. 

Ia menyebut, bentuk kerja sama yang bisa dilakukan bersama BUMD nantinya mencakup berbagai sektor, mulai dari digitalisasi layanan, pengelolaan parkir, hingga investasi lain yang berpotensi menambah pemasukan bagi daerah.

Lebih jauh, Jony yang juga menjabat sebagai Branch Manager SPMT Tanjung Balai Karimun ini mengungkapkan bahwa PT Pelindo sudah melakukan transformasi dan penataan sejak 2024. Perubahan itu, kata dia, bisa dilihat secara nyata dari kondisi terminal sebelum dan sesudah penataan.

“Dengan transformasi ini, pelayanan publik semakin baik dan masyarakat yang menikmatinya. Namun, konsekuensinya, kami harus menyesuaikan tarif sesuai arahan manajemen. Target kami, hingga 2030 nanti, Pelabuhan Selatpanjang bisa berstandar nasional bahkan menuju internasional, seperti pelabuhan lainnya,” ujarnya.

PT Pelindo (Persero) memastikan rencana kenaikan tarif pas masuk pelabuhan di Terminal Tanjung Harapan, Selatpanjang, akan mulai diberlakukan pada 1 September 2025. General Manager PT Pelindo Regional 1 Cabang Tanjung Balai Karimun, Jony Utama, menegaskan kebijakan tersebut tidak hanya untuk mengejar profit, melainkan juga demi peningkatan pelayanan dan keamanan di pelabuhan yang menjadi ikon Kabupaten Kepulauan Meranti itu.

“Tarif saat ini masih tergolong rendah dibandingkan pelabuhan lain. Padahal kami sudah melakukan investasi cukup besar. Tahun 2024 saja Pelindo sudah menanamkan Rp 6,7 miliar, dan tahun ini lebih dari Rp 12 miliar kembali kami siapkan untuk revitalisasi pelabuhan internasional dan domestik,” kata Jony. 

Menurutnya, penyesuaian tarif sangat penting agar pelayanan yang diberikan bisa maksimal. Berbagai fasilitas baru tengah disiapkan, mulai dari ponton, ruangan VIP, hingga penataan area trestle yang dirancang menyerupai pelabuhan Tanjung Pinang. Revitalisasi ini ditargetkan selesai bertahap hingga 2030 sesuai master plan yang telah disusun.

Pelindo berharap rencana ini mendapat dukungan dari pemerintah daerah, DPRD, dan stakeholder lainnya, termasuk BUMD PT Bumi Meranti, agar kontribusi bagi daerah melalui bagi hasil maupun peningkatan PAD bisa segera terwujud.

“Kami ingin pelabuhan ini nyaman, aman, dan benar-benar berstandar nasional, bahkan menuju internasional. Harapannya bukan hanya masyarakat luar, tapi juga masyarakat Kepulauan Meranti sendiri bisa merasakan manfaatnya,” ujar Jony menutup.

Manager Operasi Pelindo Selatpanjang, Indra Ardiansyah, menambahkan bahwa pada tahun 2024 pihaknya telah menggelontorkan dana Rp 6,7 miliar untuk penataan kawasan pelabuhan tahap pertama. Tahun berikutnya, Pelindo kembali menyiapkan investasi sebesar Rp 12,5 miliar untuk melanjutkan penataan tahap kedua.

“Untuk melanjutkan pembangunan ini, kami mendapat tugas dari manajemen untuk menaikkan tarif. Itu merupakan syarat mutlak dan akan direalisasikan secara bertahap selama tiga tahun berturut-turut. Kenaikan tarif ini juga menjadi persyaratan agar kami bisa mengusulkan investasi lanjutan,” jelas Indra. 

Indra menegaskan, penataan kawasan pelabuhan harus terus dilakukan agar layanan bagi pengguna tetap nyaman. Revitalisasi ini diharapkan mampu menjadikan Pelabuhan Tanjung Harapan sebagai pintu gerbang modern Kabupaten Kepulauan Meranti yang berstandar nasional bahkan internasional.

DPRD Meranti Dukung Investasi Pelindo, Kenaikan Tarif Dinilai Untungkan PAD dan Masyarakat

Kenaikan tarif masuk Pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang mendapat dukungan dari DPRD yang menjadi repsentasi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini disampaikan usai hearing bersama Pelindo, Dinas Perhubungan, serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Selatpanjang, yang kemudian dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke lapangan.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua II DPRD sekaligus Koordinator Komisi II, Antoni Shidarta, Ketua Komisi II Syafi’i Hasan, Wakil Ketua Komisi II Mulyono, serta anggota Komisi II lainnya yakni Jani Pasaribu, Sopandi, Al Amin, dan Suji Hartono. Dari unsur eksekutif, hadir Kepala KSOP Kelas IV Selatpanjang Derita Adi Prasetyo dan Sekretaris Dinas Perhubungan Setu.

Antoni Shidarta menjelaskan, setelah dilakukan koordinasi dan pengecekan, pihaknya menilai kenaikan tarif dari Rp 5.000 menjadi Rp 10.000 masih dalam batas wajar. Apalagi, tarif masuk pelabuhan di Meranti dinilai paling rendah dibanding kabupaten lain.

“Dengan adanya kenaikan 100 persen menjadi Rp 10 ribu, kami beranggapan ini layak demi peningkatan fasilitas, pelayanan masyarakat, serta kontribusi terhadap PAD. Pembangunan pelabuhan juga bisa lebih baik dan terarah,” ungkap Antoni. 

Ia menambahkan, penataan pelabuhan tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga menyangkut citra daerah sebagai gerbang utama Kepulauan Meranti. Karena itu, DPRD berharap semua pihak memiliki satu persepsi agar pembangunan bisa berjalan maksimal.

"Pelabuhan ini merupakan pintu gerbang utama masuk ke Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk itu penataannya dimulai dari pelabuhan, kalau pelabuhannya cantik dan bagus maka jalan dan infrastruktur lain di dalamnya juga ikut bagus," ujarnya. 

Wakil Ketua II DPRD Kepulauan Meranti, Antoni Shidarta, menegaskan dukungan terhadap rencana kenaikan tarif pass masuk Pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya untuk peningkatan pelayanan masyarakat, tetapi juga membuka peluang tambahan PAD. 

“Kalau memang ada untuk pendapatan daerah kenapa tidak kita lakukan. Selama ini kita hanya berharap dari DBH saja. Jika ada nilai pendapatan dari investasi yang dilakukan Pelindo sebagai salah satu BUMN, kenapa kita tidak mengambil risiko. Ini semua untuk kepentingan bersama,” kata Antoni usai meninjau fasilitas pelabuhan bersama Komisi II DPRD. 

Ia menyebutkan, wacana kenaikan tarif ini bukan hal baru, melainkan sudah dibahas sejak tahun sebelumnya dan telah dikoordinasikan bersama pemerintah daerah, termasuk BUMD, bupati, dan wakil bupati.

“Setelah adanya wacana kenaikan ini, kami memanggil Pelindo untuk mempertanyakannya. Setelah berdiskusi dan memahami secara seksama, kenaikan ini berguna baik untuk PAD maupun kenyamanan masyarakat dalam aktivitas kedatangan dan keberangkatan. Pada intinya layanan yang diberikan tetap standar dengan adanya kenaikan ini,” pungkasnya.

Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Syafi’i Hasan, menyatakan dukungannya terhadap rencana kenaikan tarif pass masuk Pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang. Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan komitmen PT Pelindo yang telah menyiapkan rencana besar dalam penataan kawasan pelabuhan.

“Kita dari Komisi II ini sebenarnya sangat setuju adanya kenaikan tarif ini. Untuk ke depan, pelabuhan kita harus lebih baik dan bagus lagi, karena tahun 2024 sudah mulai berubah total. Kami sudah meminta komitmen kepada Pelindo untuk membangun pelabuhan ini lebih bagus lagi, bahkan site plan yang sudah kami lihat sangat bagus sekali. Ini sangat perlu kita dukung untuk masyarakat,” ujar Syafi’i.

Ia menjelaskan, Pelindo telah merencanakan investasi besar pada rentang tahun 2026–2030 dengan total anggaran Rp 12,7 miliar. Menurutnya, jumlah tersebut sangat signifikan untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan masyarakat pengguna pelabuhan.

“Kenapa tidak kita sambut dengan baik? Sebelum uang ini digelontorkan, saat hearing juga sudah kami tanyakan kapan direalisasikan. Saya sebagai Ketua Komisi II akan terus menekan agar komitmen yang disepakati bisa benar-benar dijalankan, apalagi terkait penambahan PAD. Misalnya, untuk pengelolaan seperti parkir melalui BUMD, kita harapkan juga BUMD bekerja dengan baik,” pungkasnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Mulyono, menilai perlunya evaluasi terhadap struktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada saat ini. Hal ini disampaikannya usai hearing bersama PT Pelindo, pemerintah daerah, dan sejumlah elemen terkait rencana kenaikan tarif pass masuk Pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang.

Dimana BUMD nantinya diharapkan bisa bekerjasama dengan PT Pelindo untuk menambah bagi pundi-pundi PAD. 

“Kita melihat sejak kita dilantik, BUMD tidak punya progres. Kami juga sudah memanggil BUMD, namun tidak ada kejelasan, hanya mendengar bahwa belum untung. Pekerjaan mana yang belum untung? Untuk itu kami meminta Pemda mengevaluasi. Bupati harus mencari figur yang lebih layak, visioner, punya orientasi dan intelektual yang bagus agar BUMD ini bisa benar-benar menghasilkan. Karena ini badan usaha, maka harus untung, tidak seperti sekarang,” tegas Mulyono. 
 
Meski begitu, Mulyono menyatakan dirinya setuju dengan rencana kenaikan tarif tersebut. Ia menilai, langkah itu penting agar pembangunan pelabuhan lebih representatif dan dapat memberikan layanan yang lebih baik bagi masyarakat.

“Mengapa kami setuju? Awalnya kami tidak setuju, namun setelah dipaparkan, pelabuhan ini memang perlu dibangun lebih bagus dan setara dengan pelabuhan lain. Untuk itu perlu ada pembangunan yang masif, yang harus didukung penyesuaian tarif. Kami mengimbau masyarakat untuk mengerti, karena jika dinaikkan tentu ada dampak positif terhadap layanan. Ke depan, kami juga berharap jalur domestik dan internasional harus dipisahkan agar tidak menimbulkan aktivitas ilegal, mengingat wilayah kita berada di perbatasan negara,” pungkasnya. 

Penulis : Ali Imroen