PEKANBARU – Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengucurkan dana sebesar Rp 20 miliar untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, meminta agar penggunaan anggaran tersebut dilakukan secara maksimal dan terkoordinasi.

“Mohon maaf Pak Edy, kemarin kita sudah diberikan bantuan dari Pak Menko berupa perlengkapan dengan total nilai mencapai Rp 20 miliar. Itu jumlah yang sangat besar. Tolong segera didistribusikan ke daerah sesuai kebutuhan,” ujar Suharyanto kepada Kepala Pelaksana BPBD Riau, Edy Afrizal, dalam rapat koordinasi, Senin (21/7/2025).

Dana tersebut merupakan bagian dari respons atas permintaan BPBD Riau yang sebelumnya mengajukan tambahan perlengkapan dan peralatan pemadaman karhutla. Suharyanto juga mengungkapkan bahwa sejumlah upaya sudah dilakukan sejak Mei hingga Juli, termasuk operasi modifikasi cuaca.

Selain bantuan dana, BNPB juga telah menambah armada helikopter untuk pemadaman melalui teknik waterbombing dan patroli udara. Suharyanto menyebutkan bahwa satu helikopter sebelumnya dalam kondisi rusak, namun telah digantikan dengan unit baru.

“Kami menambah helikopter patroli dan waterbombing sesuai saran Kalaksa. Saat ini satu helikopter sudah masuk, dan pada Rabu (23/7) akan datang lagi tiga unit tambahan,” jelasnya. Dengan penambahan itu, total akan ada lima unit helikopter yang dikerahkan di Riau.

Suharyanto juga menegaskan bahwa Komandan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Karhutla Riau adalah Gubernur Abdul Wahid. Namun, karena padatnya aktivitas gubernur, ia meminta jajaran TNI dan Polri turut mengambil peran aktif dalam koordinasi lapangan.

“Secara struktural, Komandan Satgas Riau adalah Pak Gubernur. Tapi karena kesibukan beliau, saya minta Danrem Wira Bima Brigjen TNI Sugiono, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, dan Danlanud Marsma TNI Abdul Haris untuk turut berkoordinasi dengan Kalaksa BPBD,” ujarnya.

Suharyanto mengingatkan bahwa Riau merupakan satu dari enam provinsi prioritas yang rawan karhutla setiap tahun, bersama Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

“Silakan Satgas Daerah bekerja sama lintas instansi. Jangan lupa, bukan hanya Riau yang menjadi fokus BNPB, Kementerian LHK, dan Kementerian Kehutanan. Daerah lain seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat juga mengalami kebakaran, tapi belum menjadi prioritas karena belum membutuhkan helikopter,” tegasnya, seperti yang dilansir dari detik.(*)