PEKANBARU – Universitas Riau (UNRI) bersama RECOFTC Indonesia, menggelar diskusi publik bertajuk "Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Hutan dan Lingkungan yang Berkeadilan melalui Ketersediaan Data dan Informasi Peta". 

Dalam forum ini, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau serta Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIX memaparkan inovasi dan komitmen mereka dalam keterbukaan data.

Perwakilan Dinas PUPR-PKPP Riau, Ade Masya Reza, memaparkan tiga inovasi untuk membuka akses data tata ruang yang bertujuan mendukung Kebijakan Satu Peta (One Map Policy). 

Menurutnya, integrasi dan keterbukaan data spasial sangat penting untuk memastikan setiap pemangku kepentingan dapat mengakses informasi yang akurat dan terkini.

"Inovasi pertama adalah WebGIS (Web Geographic Information System) yang dapat diakses melalui situs gistaru.atrbpn.go.id/rtronline. Platform ini menampilkan informasi Rencana Tata Ruang secara lengkap dari berbagai tingkatan," kata Ade.

Inovasi kedua adalah pengembangan RDTR Interaktif (Rencana Detail Tata Ruang Interaktif) oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang, yang dilengkapi fitur simulasi Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB). 

Ketiga, adalah pengembangan aplikasi Panglima PUPR Riau oleh Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau. Aplikasi ini mempermudah akses publik terhadap informasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pengecekan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), dan perizinan tata ruang.

Upaya keterbukaan data ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIX. 

Kepala BPKH Wilayah XIX, Pernando Sinabutar, menjelaskan bahwa pihaknya juga mendorong transparansi data dengan membuka akses informasi geospasial melalui platform SIGAP (Sistem Informasi Geospasial Aset Pemantapan Kawasan Hutan), yang dapat diakses masyarakat melalui mekanisme surat permohonan resmi.

"Fungsi utama BPKH mencakup pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyusunan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan," jelasnya.

"Dalam pemantapan kawasan hutan, terdapat tiga poin utama yang harus dipenuhi, yaitu pengelola, data tutupan lahan yang akurat, dan kepastian hukum," ucap Pernando.

Ketua Jurusan Kehutanan UNRI, Nurul Qomar, menyambut baik program Advancing Oil Palm Mapping in Indonesia with Social Forestry and Machine Learning di Sumatera. 

Ketika ditanya apakah kolaborasi RECOFTC dan UNRI dapat menyelesaikan tata kelola yang tumpang tindih, Qomar menjelaskan bahwa proses ini tidak hanya menyediakan data tetapi juga metodologi pemetaan yang bisa dijadikan referensi.

"Selain itu, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini mengikutsertakan mahasiswa langsung di lapangan sebagai generasi muda yang dapat melestarikan lingkungan di Provinsi Riau," kata Qomar.

Proyek kolaborasi RECOFTC Indonesia dan Universitas Riau (UNRI) ini bertujuan mengembangkan data visual yang terbuka, akurat, dan mudah diakses mengenai perubahan tutupan lahan di Sumatera dan Sulawesi. 

Proyek yang berlangsung dari 16 Januari hingga 30 Juni 2025 itu, ditutup dengan diskusi publik tersebut pada Selasa (29/7/2025) di Pekanbaru.

Direktur RECOFTC Indonesia, Gamma Galudra, membuka acara dengan menekankan pentingnya investasi pada penguatan pengetahuan dan teknologi untuk analisis perubahan tutupan lahan dan hutan. 

"RECOFTC mendukung investasi pada penguatan pengetahuan melalui pelatihan dan pengembangan data visual untuk menganalisis perubahan tutupan lahan dan hutan. Langkah awal ini membuka peluang bagi generasi muda untuk mengoptimalkan kemajuan teknologi dan informasi demi meningkatkan akurasi pemetaan tutupan lahan dan hutan," ujarnya.

Galudra berharap program ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dan dapat mendukung One Map Policy.

Editor: M Iqbal