PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menerima penghargaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024. 

Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB), Purwadi Arianto, kepada Asisten I Setdaprov Riau, Zulkifli Syukur, yang mewakili Gubernur Riau. 

Acara penyerahan berlangsung di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi, Kamis (7/8/2025).

Dua unit layanan publik di Riau meraih predikat Sangat Baik, yakni UPT Pengelola Pendapatan Simpang Tiga dengan nilai 4,3 dan RSUD Arifin Achmad dengan nilai 4,28.

Wamen PANRB, Purwadi, menyampaikan apresiasi atas pencapaian tersebut dan berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.

“Selamat kepada Pemerintah Provinsi Riau yang telah mendapatkan penghargaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024,” ujarnya.

Purwadi juga mengingatkan bahwa birokrasi harus terus bergerak. Ia menekankan arahan Presiden Prabowo Subianto agar birokrasi lebih responsif, efektif, dan mampu mentransformasi layanan publik dengan pendekatan digital.

“Pak presiden juga mengarahkan agar birokrasi mentransformasi layanan publik dengan menggunakan pendekatan digital, memperkuat koordinasi antar lembaga, dan melakukan pengelolaan sumber daya manusia, agar kontribusinya maksimal dalam menjaga target pembangunan,” jelasnya.

Pelayanan Publik Sebagai Prioritas Utama Pemprov Riau
Asisten I Setdaprov Riau, Zulkifli Syukur, menyampaikan terima kasih atas penghargaan ini dan menegaskan bahwa prestasi ini tidak membuat Pemprov Riau berpuas diri.

“Alhamdulillah, tetapi penghargaan ini janganlah menjadikan kita (Pemprov Riau) berpuas diri, marilah terus berbenah dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat,” imbuhnya.

Menurut Zulkifli, di awal masa kepemimpinan Gubernur Abdul Wahid dan Wakil Gubernur SF Hariyanto, pelayanan publik adalah prioritas utama dan wajah dari tata kelola pemerintahan. 

Ia menekankan bahwa keberhasilan pelayanan diukur dari seberapa baik masyarakat merasa dilayani, dimudahkan, dan dihargai haknya.

“Disitulah negara hadir dan dirasakan,” ujarnya.

Zulkifli mengakui masih banyak tantangan ke depan, mulai dari infrastruktur, kesiapan SDM, hingga sistem kerja. 

Oleh karena itu, ia mendorong semua unit pemerintahan untuk menjadikan pelayanan publik sebagai tanggung jawab bersama.

“Oleh karena itu kami terus mendorong seluruh unit pemerintah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota untuk menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas utama dan tanggung jawab bersama sebagai bentuk akuntabilitas kami,” tutupnya dilansir dari Media Center Riau. (*)