PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meminta seluruh pimpinan dan anggota DPRD Riau untuk hadir di kantornya hari ini, Senin (1/9/2025). 

Permintaan ini disampaikan dalam rapat koordinasi yang digelar di Balai Serindit Gedung Daerah, sebagai langkah antisipasi menghadapi rencana unjuk rasa besar di depan kantor legislatif.

Aksi unjuk rasa hari ini, yang diperkirakan diikuti oleh 2.600 orang dari berbagai aliansi mahasiswa dan organisasi, seperti Universitas Riau, Universitas Islam Riau, dan HMI MPO, berpusat di dua lokasi utama yakni Polda Riau dan kantor DPRD Riau.

Sekretaris Daerah (Sekda) Riau, Syahrial Abdi, menjelaskan bahwa kehadiran para anggota dewan sangat penting untuk menenangkan massa aksi dan mencegah kejadian anarkis. 

"Kami minta seluruh pimpinan dari seluruh anggota dewan untuk hadir di kantor hari ini. Hadir untuk menenangkan massa aksi," kata Syahrial Abdi.

Langkah ini diambil untuk menghindari terulangnya peristiwa di mana massa aksi berhasil masuk dan menduduki ruang paripurna DPRD Riau. 

"Karena sudah pernah ada peristiwanya, massa aksi berhasil menduduki ruangan paripurna, dan seluruh anggota dewan itu diabsen mereka. Jadi jangan sampai hal serupa terjadi," tambahnya.

Massa aksi membawa sejumlah tuntutan, di antaranya reformasi DPR dan Polri, pengesahan RUU Perampasan Aset, pencopotan Kapolri, penolakan kenaikan PBB 300%, dan pembebasan mahasiswa yang ditahan.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Riau untuk menindaklanjuti perkembangan situasi terkini dan memastikan keamanan serta ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap kondusif selama unjuk rasa berlangsung.