PEKANBARU – Memasuki akhir Oktober 2025, hujan dengan intensitas tinggi mulai melanda sejumlah wilayah di Riau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau mencatat, tiga daerah telah melaporkan banjir sesaat, yakni Kota Pekanbaru, Dumai, dan Kabupaten Siak.

Kepala BPBD dan Damkar Riau, M. Edy Afrizal, mengatakan banjir yang terjadi masih bersifat fluktuatif dan tidak berlangsung lama. Air cepat naik ketika hujan turun lebat, namun juga cepat surut begitu hujan reda.

“Sudah ada laporan banjir, tapi sifatnya masih masif fluktuatif dan berlangsung sebentar. Misalnya di Dumai, air meluap ketika hujan deras bersamaan dengan pasang laut. Di Pekanbaru juga sempat tergenang karena saluran drainase belum berfungsi maksimal,” ujar Edy Afrizal, Minggu (26/10/2025).

Meski demikian, BPBD Riau tak ingin lengah. Menyambut puncak musim hujan yang diperkirakan terjadi pada November 2025, pihaknya telah mengirim surat resmi kepada Gubernur Riau agar pemerintah kabupaten dan kota menetapkan status siaga darurat banjir di wilayah masing-masing.

“Kami sudah bersurat ke Gubernur agar daerah yang mulai terdampak segera menetapkan status siaga darurat. Dengan begitu, posko siaga bisa aktif, dan peralatan serta personel dapat disiagakan lebih awal,” jelasnya.

Edy menegaskan, kesiapsiagaan sejak dini penting agar penanganan banjir bisa dilakukan cepat dan dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan.

“Masyarakat harus tetap waspada. Kalau tinggal di daerah rawan banjir, terutama di wilayah pesisir atau sekitar aliran sungai, sebaiknya mulai menyiapkan langkah antisipasi. Pindahkan barang-barang penting ke tempat yang lebih tinggi,” imbau Edy.

Ia juga mengingatkan agar para orang tua tidak membiarkan anak-anak bermain di area banjir, meski air tampak tidak tinggi.

“Banjirnya mungkin cepat surut, tapi tetap berbahaya. Jangan biarkan anak-anak bermain di air banjir tanpa pengawasan,” tegasnya.

Selain memantau cuaca dan kondisi sungai, BPBD Riau terus berkoordinasi dengan BMKG dan pemerintah daerah untuk memperbarui data potensi bencana hidrometeorologi. Masyarakat diimbau hanya mempercayai informasi resmi dari pemerintah agar tidak termakan isu yang menyesatkan.