PEKANBARU - Pemprov Riau berhasil menutup tahun 2025 dengan capaian inflasi yang tetap terkendali, meskipun tekanan ekonomi nasional dan global terus berlangsung.

Stabilitas ini dinilai sebagai buah dari strategi lapangan yang konsisten dan berbasis data, khususnya dalam menjaga harga pangan agar tetap terjangkau masyarakat.

Sekdaprov Riau, Syahrial Abdi mengatakan, pengendalian inflasi bukan semata soal angka, melainkan upaya nyata pemerintah dalam melindungi kehidupan ekonomi masyarakat sehari-hari.

“Inflasi bukan hanya target makroekonomi, tetapi ikhtiar menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas kehidupan rakyat. Alhamdulillah, sepanjang 2025 inflasi Provinsi Riau tetap berada dalam koridor sasaran nasional,” ujarnya.

Keberhasilan Riau dalam menjaga stabilitas harga juga mendapat apresiasi dari Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).

Syahrial menegaskan, capaian tersebut tidak lepas dari arah kebijakan yang jelas serta koordinasi lintas sektor yang solid.

“Ini hasil dari kebijakan yang terarah, koordinasi yang kuat, dan kerja keras tim di lapangan. Bukan sekadar wacana, tetapi aksi nyata,” tegasnya.

Berbagai langkah konkret dilakukan Pemprov Riau, terutama di sektor pangan yang menjadi penyumbang utama inflasi.

Salah satunya dengan memperkuat BUMD Pangan Riau sebagai instrumen stabilisasi harga.

Selain itu, pemerintah juga mengembangkan TOPAN (Toko Pengendalian Inflasi Pangan) dan TOPLING (Toko Pengendalian Inflasi Pangan Keliling) untuk menjangkau wilayah-wilayah yang rawan gejolak harga.

Sepanjang 2025, operasi pasar murah digelar secara masif di 224 titik di berbagai kabupaten dan kota.

Upaya ini diperkuat dengan kerja sama antar-daerah, kontrak farming, pengembangan budidaya cabai secara on-farm, hingga kolaborasi dengan Koperasi Desa Merah Putih.

Seluruh kebijakan tersebut disusun berdasarkan data resmi BPS dan kondisi riil lapangan, bukan asumsi.

“Setiap kebijakan pengendalian inflasi selalu berbasis data. Kami menjadikan rilis BPS sebagai fondasi utama dalam pengambilan keputusan,” jelas Syahrial.

Memasuki tahun 2026, Pemprov Riau menargetkan inflasi tetap berada dalam batas sasaran nasional dengan memperkuat pasokan pangan dan memperbaiki sistem distribusi.

Rilis BPS, kata Syahrial, menjadi panduan strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan sekaligus mengawal pelaksanaan RPJMD Riau 2025-2029 agar tetap realistis dan berkelanjutan.

“Data BPS kami jadikan alat navigasi kebijakan. Setiap indikator berfungsi mengawal kepemimpinan dan pembangunan Riau ke depan, khususnya dalam pelaksanaan RPJMD 2025-2029,” pungkasnya.