PEKANBARU - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Riau berkomitmen menjadikan sektor kehutanan sebagai pilar utama ekonomi hijau. Tidak sekadar mengejar devisa dan lapangan kerja, tetapi juga untuk memimpin mitigasi iklim, melestarikan keanekaragaman hayati serta mensejahterakan masyarakat.
Hasil akhirnya, sektor kehutanan akan menjadi pemain utama dalam pasar karbon global dan penyedia produk kehutanan berkelanjutan. Komitmen ini direalisasikan APHI melalui peran sebagai mitra pemerintah, penggerak keberlanjutan, serta fasilitator dan advokator pelaku usaha.
Ketua APHI Riau, Muller Tampubolon, SE, MM menegaskan bahwa pengelolaan hutan yang komprehensif menuntut sinergitas lintas sektor, mengingat kegiatan ini mencakup tata ruang, lingkungan, investasi, hingga pemberdayaan masyarakat.
APHI Riau mengoptimalkan kolaborasi bersama Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, penegak hukum dan masyarakat melalui program mitigasi kebakaran hutan dan lahan serta pengembangan ekonomi.
“Sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan stakeholders lainnya sangat penting,” kata Muller Tampubolon di Pekanbaru, Rabu (15/7/2026).
Dikatakan, PBPH di Riau saat ini adalah sebagai penggerak keberlanjutan, pelaku usaha kehutanan wajib menjadikan komitmen lingkungan sebagai syarat mutlak dalam kelangsungan bisnis Kehutanan jangka panjang.
Saat ini seluruh anggota APHI Riau aktif menyeimbangkan orientasi produksi kayu dengan praktik konservasi, rehabilitasi lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan prinsip Sustainable Forest Management.
Saat ini banyak yang telah membuktikan, ekonomi dan lingkungan dapat berjalan beriringan melalui alokasi High Conservation Value (HCV) dan area High Carbon Stock (HCS) di areal konsesi masing-masing PBPH.
"Komitmen tersebut menunjukkan ekonomi dan lingkungan dapat berjalan beriringan," tegas Muller Tampubolon.
Optimalisasi ekonomi sektor hutan saat ini bukan lagi sekadar produksi kayu, namun sudah menjadi ekonomi hutan menyeluruh. Dengan mengoptimalkan berbagai sumber daya dan potensi yang dimiliki, yang dapat menjadi pusat ekonomi hijau.
Multiusaha kehutanan dengan memaksimalkan pemanfaatan kawasan untuk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Agroforestri dan Bioenergi.
Jasa lingkungan dan karbon dengan engembangkan ekowisata dan perdagangan karbon yang memberikan pendapatan baru sekaligus mendukung target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Melalui hilirisasi, Indonesia dapat memproduksi barang bernilai ekonomi tinggi, mulai dari engineered wood, furnitur, hingga biomaterial untuk konstruksi modern.
Keberhasilan sektor kehutanan kini diukur dari keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan kesejahteraan. Parameter utamanya meliputi terjaganya ekosistem, penurunan kebakaran, peningkatan ekonomi masyarakat, optimalisasi jasa lingkungan, pencapaian target emisi, serta penguatan daya saing global.
Muller Tampubolon menyampaikan bahwa APHI memandang regulasi saat ini telah mendukung kemudahan berusaha melalui integrasi sistem perizinan OSS, namun masih memerlukan penyempurnaan agar sepenuhnya memberikan kepastian hukum dan kenyamanan berinvestasi jangka panjang yang kompetitif. (*)
