PEKANBARU - Pemprov (Pemprov) Riau memastikan penanganan jalan provinsi yang mengalami kerusakan di Kota Pekanbaru menjadi salah satu fokus dalam APBD Perubahan 2026.

Langkah tersebut diwujudkan melalui penambahan anggaran bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau.

Tambahan anggaran diperlukan setelah alokasi dana UPT pada APBD murni 2026 telah terserap untuk berbagai program dan kegiatan yang sebelumnya direncanakan.

Dengan adanya penyesuaian anggaran, UPT diharapkan dapat kembali menjalankan tugas pemeliharaan infrastruktur secara optimal.

Plt Kadis PUPR-PKPP Riau, Zulfahmi mengatakan, kebijakan penambahan anggaran tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto.

“Di APBD anggaran UPT akan ditambah sesuai arahan Gubernur, karena anggaran UPT di murni sudah habis,” ujar Zulfahmi, Kamis (13/8/2026).

Menurut Zulfahmi, salah satu sasaran utama penggunaan dana tambahan tersebut adalah percepatan penanganan ruas-ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan di Pekanbaru.

Metode yang akan diterapkan berupa patching atau penambalan pada titik-titik jalan yang rusak agar kondisi jalan kembali layak dilalui.

Beberapa ruas jalan yang masuk dalam daftar prioritas penanganan antara lain Jalan SM Amin, Jalan Soekarno-Hatta, dan Jalan HR Soebrantas.

Ketiga ruas tersebut merupakan jalur strategis dengan tingkat mobilitas kendaraan yang tinggi sehingga membutuhkan penanganan lebih cepat.

“Nanti kita minta UPT, jalan-jalan provinsi yang rusak seperti Jalan SM Amin, Soekarno-Hatta, HR Soebrantas untuk dilakukan patching atau tambal,” katanya.

Ia menegaskan, perbaikan jalan provinsi di wilayah Pekanbaru menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam menjaga kelancaran aktivitas masyarakat serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

“Jadi jalan-jalan itu akan diprioritaskan nanti untuk dilakukan patching,” pungkas Zulfahmi.