PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meminta penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) untuk mengantisipasi potensi kelangkaan dan antrean panjang di SPBU menjelang akhir 2026.

Pemerintah juga mendorong penguatan pengawasan distribusi agar pasokan energi tetap tersedia di seluruh kabupaten dan kota.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Riau, Ismon Diando Simatupang, mengatakan Gubernur Riau telah meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menambah kuota BBM sejak 1 September 2026.

"Pada 1 September lalu, Gubernur Riau telah menginstruksikan secara langsung kepada BPH Migas agar segera menambah kuota BBM kita guna mengantisipasi potensi kelangkaan di akhir tahun," ujar Ismon, Rabu (14/10/2026).

Pemprov Riau juga mengusulkan penempatan perwakilan BPH Migas di tingkat provinsi. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat koordinasi dan pengawasan distribusi, terutama ketika permintaan BBM meningkat.

"Kami secara resmi mengusulkan agar BPH Migas menempatkan perwakilannya di tingkat provinsi," tuturnya.

"Ini penting untuk memperkuat koordinasi, pengawasan harian, dan antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan permintaan," sambungnya.

Di sisi lain, Komisi VI DPR RI mendorong pembentukan satuan tugas (Satgas) terpadu untuk mengawasi penyaluran BBM bersubsidi.

Tim lintas instansi tersebut diharapkan dapat mencegah penyimpangan distribusi dan memastikan BBM diterima masyarakat yang berhak.

Anggota Komisi VI DPR RI dari daerah pemilihan Riau, Ahmad, mengatakan pendataan unsur yang akan dilibatkan perlu segera dilakukan untuk menyusun struktur organisasi, pembagian tugas, dan mekanisme kerja satgas.

"Pendataan unsur yang akan dilibatkan sangat diperlukan hari ini, agar kita bisa merumuskan struktur, tugas, serta mekanisme kerja Satgas. Tujuannya satu, memastikan BBM bersubsidi ini disalurkan tepat sasaran sesuai ketentuan," ujarnya.

Meski berbagai langkah antisipasi mulai disiapkan, efektivitasnya akan bergantung pada realisasi tambahan kuota, kelancaran distribusi hingga SPBU, dan pengawasan di lapangan.

Tanpa kepastian pasokan dan mekanisme pengendalian yang terukur, risiko antrean panjang serta gangguan distribusi menjelang akhir tahun tetap perlu diwaspadai.

Pemprov Riau kini menghadapi tantangan memastikan kebutuhan BBM masyarakat terpenuhi sekaligus menjaga penyaluran BBM bersubsidi agar tidak menyimpang dari ketentuan.