www.halloriau.com


BREAKING NEWS :
Tak Cuma LKS, Pemko Pekanbaru Siapkan Seragam, Tas dan Alat Tulis Gratis
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 


BEM Unri Soroti Dampak Pencabutan Izin RAPP, Pemerintah Diminta Perhatikan Nasib Pekerja
Sabtu, 21 November 2026 - 09:15:00 WIB
Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau (Unri) 2026, Muhammad Azhari.
Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau (Unri) 2026, Muhammad Azhari.

PEKANBARU - Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau (Unri) 2026, Muhammad Azhari, meminta pemerintah mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi masyarakat dalam kebijakan penertiban kawasan hutan, termasuk pencabutan izin PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

Menurut Azhari, kebijakan terhadap perusahaan dengan luasan izin mencapai 338.536 hektare tersebut perlu dilakukan secara objektif dan proporsional. Pemerintah dinilai perlu memperhitungkan berbagai aspek, terutama dampaknya terhadap masyarakat yang memiliki keterkaitan ekonomi dengan aktivitas perusahaan.

Ia menilai persoalan pencabutan izin tidak cukup dilihat dari perspektif penertiban kawasan hutan. Ada aspek sosial yang juga perlu menjadi perhatian, mulai dari keberlangsungan pekerjaan ribuan tenaga kerja hingga aktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mitra usaha, serta keluarga yang menggantungkan penghasilan dari kegiatan industri tersebut.

"Di balik sebuah perusahaan industri berskala besar, terdapat ribuan pekerja, keluarga, pelaku UMKM, mitra usaha, dan masyarakat yang memiliki keterkaitan ekonomi dengan keberlangsungan aktivitas perusahaan," ujarnya.

Azhari mengungkapkan, pandangannya juga didasari pengalaman berinteraksi dan menjalin komunikasi dengan jajaran PT RAPP.

Dalam interaksi tersebut, ia melihat perusahaan turut membuka ruang kolaborasi, memberikan dukungan terhadap kegiatan kemahasiswaan, serta membangun hubungan dengan berbagai elemen masyarakat, terutama kalangan generasi muda di Riau.

Atas dasar itu, ia berharap pemerintah memastikan kebijakan pencabutan izin tidak memunculkan ketidakpastian hukum maupun dampak sosial ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Azhari mengingatkan bahwa investasi tidak semata-mata berkaitan dengan angka pertumbuhan ekonomi. Di dalamnya terdapat kehidupan pekerja, keluarga yang bergantung pada penghasilan, serta usaha masyarakat yang berkembang melalui aktivitas industri.

"Jangan sampai kita hanya sibuk memperdebatkan pencabutan izin, tetapi lupa memikirkan nasib orang-orang yang kehidupannya terhubung dengan keberlangsungan industri tersebut," katanya.

Ia mendorong pemerintah membuka ruang dialog dan evaluasi secara konstruktif dengan melibatkan berbagai pihak. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil dapat mempertimbangkan kepentingan masyarakat sekaligus memperhatikan aspek hukum dan lingkungan.

Menurut Azhari, keberlanjutan investasi, perlindungan tenaga kerja, dan kelestarian lingkungan seharusnya tidak ditempatkan sebagai kepentingan yang saling bertentangan. Ketiganya perlu dicarikan solusi agar dapat berjalan beriringan.

Ia menegaskan, Riau membutuhkan investasi yang bertanggung jawab, kebijakan pemerintah yang adil, serta keberpihakan nyata terhadap kepentingan masyarakat.

Di akhir pernyataannya, Azhari menyampaikan salam hormat kepada seluruh pekerja, mitra usaha, dan keluarga besar industri yang saat ini menghadapi ketidakpastian akibat kebijakan tersebut.

Sumber: tribunnews


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho.(foto: int)Tak Cuma LKS, Pemko Pekanbaru Siapkan Seragam, Tas dan Alat Tulis Gratis
Ekonom Senior Unri, Dr Dahlan Tampubolon SE MSi.(foto: int)Pemerintah Prabowo Cabut Izin RAPP, Ekonom Unri Ingatkan Ancaman bagi 50 Ribu Warga Pangkalan Kerinci
Ketua Umum PD HIMA PERSIS Pelalawan, Agung Prayoga.(foto: andi/halloriau.com)Prabowo Diminta Evaluasi Pencabutan Izin RAPP, HIMA PERSIS Khawatir Nasib Pekerja dan Ekonomi Riau Terguncang
Pawai MTQ ke-55 Inhu libatkan kafilah dari 14 Kecamatan.(foto: istimewa)MTQ ke-55 Inhu Dimulai, 14 Kafilah Meriahkan Pawai Ta’aruf di Rengat Barat
Pengurus PWI Rohil periode 2026–2029 dilantik 3 Desember (foto/afrizal)Dilantik 3 Desember! Ini Formasi Pengurus PWI Rohil Periode 2026–2029
  Anggota DPRD Riau, Abdullah.Izin RAPP Dicabut Pemerintah Pusat, DPRD Riau Ingatkan Potensi Dampak Berantai
Harga cabai melonjak, Pemko Pekanbaru siapkan operasi pasar.(ilustrasi/gemini AI/halloriau.com)Cabai Merah di Pekanbaru Tembus Rp100 Ribu, Pemko Siapkan Operasi Pasar
Sebaran titik panas di Sumatera dan Riau sore ini.(infografis/halloriau.com)6 Hotspot Terdeteksi di Riau Sore Ini, Pelalawan Sumbang Titik Panas Terbanyak
Waduk PLTA Koto Panjang.(foto: mcr)Dua Pintu Pelimpah PLTA Koto Panjang Dibuka, Ini Kondisi Debit Air Waduk
Ilustrasi PSPS Pekanbaru tantang Persiraja malam ini (foto/IG PSPS)Duel Persiraja vs PSPS Pekanbaru Malam Ini, Misi Askar Bertuah Pertahankan Puncak Klasemen
Komentar Anda :

 
 
 
Potret Lensa
Pengumuman dan Penyerahan Penghargaan LKJ Raja Ali Kelana 2026
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2026 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved