PEKANBARU - Pasca menggelar reses atau turun ke masyarakat pada Desember 2024 yang lalu, 50 anggota DPRD Kota Pekanbaru melalui juru bicara ditiap daerah pemilihan (Dapil) menyampaikan laporan terkait beberapa persoalan yang saat ini dikeluhkan masyarakat.

Laporan tersebut disampaikan melalui sidang paripurna laporan reses pada Kamis (30/1/2025).

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid, didampingi Tengku Azwendi Fajri SE MM, Andry Saputra dan Muhammad Dikky Suryadi Khusaini. Sementara itu, dari kalangan eksekutif hadir Plt Sekdako Pekanbaru, Zarman Chandra dan sejumlah kepala eselon II dan III di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Dalam rapat paripurna laporan reses, ada beberapa persoalan yang saat ini dikeluhkan masyarakat, mulai dari infrastruktur seperti jalan rusak, persoalan banjir dan beberapa sektor seperti pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi juga menjadi laporan reses dewan.

Selain menyampaikan aspirasi masyarakat, wakil rakyat ini juga menyoroti persoalan utang tunda bayar Pemko Pekanbaru yang nilainya mencapai angka Rp 400 miliar.

Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Dikky Suryadi Khusaini menyebutkan, semua aspirasi yang dititipkan masyarakat sudah disampaikan oleh juru bicara masing-masing daerah pemilihan. Selain itu, dirinya juga menyinggung masalah hutang tunda bayar Pemko Pekanbaru.

"Apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat, sudah kita sampaikan dalam laporan reses. Nanti, tergantung dari Pemko Pekanbaru untuk menindaklanjutinya. Persoalan yang paling dominan adalah banjir, sampah, jalan rusak dan drainase. Adanya hutang tunda bayar Pemko Pekanbaru sebesar Rp 400 miliar, sedikit banyak juga berdampak terhadap kegiatan reses kita kali ini," ungkap Dikky, Kamis (30/1/2025).

Sementara itu, Plt Sekdako Pekanbaru, Zarman Chandra mengatakan, bahwa persoalan tunda bayar tidak hanya dirasakan Pemko Pekanbaru saja. Saat ini, Pemko Pekanbaru masih menunggu proses tunda salur dana bagi hasil dari Pemprov Riau yang jumlahnya diperkirakan mencapai angka Rp 80 miliar.

"Hari ini kita sikapi, bahwa seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau mengalami persoalan tunda bayar. Untuk Kota Pekanbaru, jumlahnya berada diangka Rp 400 miliar. Saat ini, kita masih menunggu adanya proses tunda salur dana bagi hasil.dari Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp 80 miliar. Kita tadi juga telah mendengar dari teman-teman DPRD Pekanbaru, bahwa kegiatan reses tahu 2024 lalu juga belum dibayarkan. Kami minta maaf karena belum bisa merealisasikannya sembari menunggu arahan atau instruksi dari Kementerian Dalam Negeri tentunya," ungkap Zarman Chandra.

Menyikapi banyaknya jumlah hutang tunda bayar yang dimiliki Pemko Pekanbaru, membuat Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru - Fathullah angkat bicara. Menurutnya, pengelolaan keuangan Pemko Pekanbaru saat ini adalah paling buruk dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

"Tadi saat paripurna saya lakukan interupsi untuk menyampaikan gak suara saya atas kondisi keuangan Pemko Pekanbaru terlilit hutang tunda bayar sekitar Rp 400 miliar," ungkap Fatullah.

Fatullah juga menyoroti kinerja Kepala BPKAD dan ia meminta agar dilakukan evaluasi. Karena belakangan kinerja kepala BPKAD dinilai sangat buruk dan terkesan tidak kooperatif dan sulitnya untuk melakukan komunikasi.

"Setelah dilakukan evaluasi oleh inspektorat, kondisi dan sistem pengelolaan keuangan Pemko Pekanbaru paling buruk dari 12 Kabupaten/Kota se Riau. Ditambah lagi, sikap Kepala BPKAD Pekanbaru yang enggan diajak berkomunikasi. Harusnya orang seperti ini dievaluasi, kalau bisa segera diganti dengan pejabat yang lebih kompeten. Selain kegiatan reses 2024 lalu, kegiatan SPPD dewan sepanjang tahun 2025 ini juga belum dilakukan pembayaran. Pokoknya tahun ini paling parah," sebut Fathullah.

Jika kegiatan reses pertama belum dibayarkan, maka dikhawatirkan akan berdampak terhadap kegiatan reses selanjutnya. Berdasarkan jadwal, pada bulan Februari nanti anggota DPRD Pekanbaru juga akan memasuki masa reses kedua tahun anggaran 2024-2025.

Penulis: Mimi Purwanti
Editor: Riki