PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menghadapi tantangan serius setelah pemerintah pusat resmi mengumumkan pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp400 miliar.

Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengakui kondisi ini akan berdampak langsung pada struktur belanja daerah, baik belanja rutin maupun pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik.

“Belanja rutin kami saja sudah cukup tinggi. Maka, tentu akan berpengaruh pada pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga tunjangan pegawai,” kata Agung usai upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Rabu (1/10/2025).

Ia menjelaskan, pemotongan tersebut berpotensi mengganggu pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN). Situasi ini dinilai sebagai ancaman serius terhadap stabilitas keuangan daerah.

“Kalau belanja rutin terganggu, tentu kami harus memilih program mana yang dipertahankan dan mana yang ditunda. Padahal masih banyak jalan berlubang yang harus diperbaiki, persoalan banjir yang belum tuntas, hingga sekolah-sekolah yang perlu direvitalisasi,” jelasnya.

Meski begitu, Pemko Pekanbaru berkomitmen memperjuangkan agar keputusan pemotongan dana tersebut ditinjau kembali.

“Kami akan menyampaikan langsung ke pusat. Karena kalau Rp400 miliar dikurangi, Pekanbaru akan sangat kesulitan untuk mengatur belanja,” tegas Agung.(*)