PEKANBARU - Setelah sempat berada dalam kondisi darurat sampah, Pemko Pekanbaru kini mulai menuai hasil kerja kerasnya.

Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho mengklaim, sekitar 80 persen persoalan sampah di ibukota Provinsi Riau itu telah berhasil diatasi secara signifikan.

“Keberhasilan penanganan sampah ini ternyata tidak luput dari perhatian pemerintah pusat. Kita dapat apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup,” ujar Agung Nugroho.

Menurut Agung, pengakuan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI menjadi bukti bahwa kebijakan Pemko Pekanbaru dalam menata sistem pengelolaan sampah berjalan efektif.

Ia mengakui, perjalanan menuju kondisi ini tidak mudah, terutama setelah pengelolaan sampah dialihkan kembali dari pihak swasta ke pemerintah daerah.

“Waktu itu kondisi kita kritis. Tumpukan sampah terlihat di banyak titik hingga akhirnya status darurat sampah harus ditetapkan,” tuturnya.

Namun, titik balik terjadi saat Pemko memberdayakan Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di setiap kelurahan.

Skema ini berbasis komunitas dan melibatkan partisipasi langsung warga dalam pengumpulan serta pemilahan sampah dari rumah ke rumah.

“Model ini terbukti efektif. Kita bisa menekan penumpukan dan mempercepat proses angkut sampah di lapangan,” jelasnya.

Agung menegaskan, upaya menjaga kebersihan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Ia mengajak masyarakat turut berperan aktif agar kondisi kota tetap kondusif.

“Kami juga mengajak warga untuk bisa menjaga lingkungan. Kalau tidak dijaga oleh warganya, Pekanbaru bisa kembali darurat sampah seperti dulu,” tegasnya.

Selain fokus pada penanganan sampah, Agung juga mengingatkan warga untuk membersihkan saluran drainase di sekitar tempat tinggal masing-masing, terutama memasuki musim penghujan.

“Menjaga kebersihan saluran air adalah upaya preventif agar tidak terjadi banjir akibat saluran tersumbat,” pungkasnya.