PEKANBARU - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2026 resmi ditetapkan sebesar Rp3,049 triliun dalam Rapat Paripurna pengesahan APBD 2026.

Diketahui dari pengesahan APBD yang digelar pada Sabtu malam (17/1/2026). Bahwa APBD angka Rp3,049 triliun tersebut sebenarnya mengalami penurunan sekitar Rp162 miliar dibandingkan APBD Murni Tahun 2025 yang mencapai Rp3,21 triliun.

Dalam APBD 2026, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendapatkan alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan daerah.

Dinas Pendidikan menjadi OPD dengan alokasi anggaran terbesar, yakni mencapai Rp804 miliar, disusul Dinas Kesehatan sebesar Rp322 miliar.

Selanjutnya, Dinas PUPR sebesar Rp233 miliar, BLUD UPT Pengelolaan Air Bersih Air limbah sebesar Rp4 miliar, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) sebesar Rp 261 miliar, Satpol PP Rp 30 miliar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Rp24 miliar, BPBD Rp12 miliar.

Dinas Sosial Rp15 miliar, Dinas Tenaga Kerja Rp10 miliar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp12 miliar, Disketapang sebesar Rp7 miliar, Dinas Pertanahan Rp18 miliar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) sebesar Rp113 miliar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp20 miliar, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Rp11 miliar.

Dinas Perhubungan sebesar Rp116 miliar, BLUD UPT Perparkiran Rp3 miliar dan BLUD UPT Pengelola Trans Pekanbaru sebesar Rp24 miliar, Diskominfo Rp22 miliar, Diskop UKM Rp8 miliar, DPMPTSP Rp15 miliar, Dispora sebesar Rp13 miliar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rp10 miliar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp14 miliar, Dinas Pertanian dan Perikanan Rp22 miliar.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Rp15 miliar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Rp18 miliar, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Rp79 miliar, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rp134 miliar lebih (kesepakatan di KUA-PPAS diangka Rp78 miliar).

Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rp19 miliar, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Rp9 miliar, Sekretariat Daerah sebesar Rp136 miliar, Sekretariat DPRD Rp136 miliar (hasil dari kesepakatan dari KUA-PPAS diangka Rp197 miliar).

15 Kecamatan di Kota Pekanbaru sebesar Rp Rp191 miliar, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Rp17 miliar, Inspektorat Rp 27 miliar.