PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengambil langkah lebih agresif untuk memastikan seluruh anak usia sekolah tetap mendapatkan hak pendidikan.

Melalui Program Zero Anak Putus Sekolah yang mulai dijalankan tahun 2026, pemerintah tidak hanya menunggu laporan masyarakat, tetapi akan turun langsung mendata anak-anak yang berhenti sekolah di berbagai wilayah.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemko Pekanbaru dalam menekan angka putus sekolah yang masih dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari keterbatasan ekonomi keluarga hingga kondisi lingkungan sosial.

Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho menegaskan, pemerintah akan menerapkan pola jemput bola untuk menemukan dan membantu anak-anak yang tidak lagi mengenyam pendidikan.

"Program Zero Anak Putus Sekolah ini sangat penting. Kami akan bergerak mencari anak-anak yang putus sekolah, baik karena faktor ekonomi maupun faktor lingkungan dan penyebab lainnya," kata Agung, Jumat (12/6/2026).

Menurutnya, pendataan yang akurat menjadi langkah awal untuk menentukan solusi yang sesuai bagi setiap anak agar dapat kembali melanjutkan pendidikan formal.

Selain persoalan putus sekolah, Pemko Pekanbaru juga memberi perhatian khusus terhadap kebutuhan seragam sekolah yang selama ini menjadi salah satu beban pengeluaran keluarga berpenghasilan rendah.

Agung menilai pemerintah harus hadir dengan solusi konkret agar persoalan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi anak untuk bersekolah.

"Kami harus lebih peka terhadap kondisi masyarakat dan segera menghadirkan solusi yang nyata," ujar Agung.

"Untuk itu, kami telah menyiapkan anggaran khusus guna membantu siswa dari keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan seragam sekolah," sambungnya.

Program bantuan tersebut dirancang lebih fleksibel dan tidak hanya berpedoman pada kategori penerima bantuan sosial yang selama ini digunakan.

Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Pemko Pekanbaru akan membentuk tim verifikasi yang melibatkan Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pendidikan (Disdik), serta pihak sekolah.

Tim tersebut akan melakukan pengecekan langsung ke rumah calon penerima bantuan guna memastikan kondisi ekonomi keluarga sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

"Tim tersebut akan melakukan peninjauan langsung ke rumah calon penerima bantuan. Hal ini guna memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan," jelas Agung.

Masyarakat yang mengalami kesulitan membeli seragam sekolah juga diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri melalui mekanisme yang difasilitasi sekolah.

Setelah pendaftaran dilakukan, data calon penerima akan diverifikasi kembali oleh Dinsos dan Disdik sebelum bantuan disalurkan.

"Kami membuka pendaftaran bagi masyarakat yang merasa tidak mampu membeli seragam sekolah. Pengecekan langsung oleh Dinsos dan Disdik agar bantuan tepat sasaran," tambahnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pemerataan akses pendidikan, Pemko Pekanbaru telah mengalokasikan anggaran untuk menyediakan lima stel seragam sekolah bagi setiap siswa penerima bantuan.

Program ini ditujukan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga sekaligus mendukung kenyamanan siswa selama mengikuti kegiatan belajar mengajar.

Pemerintah menargetkan sekitar 7.000 hingga 8.000 siswa dari keluarga kurang mampu dapat menerima manfaat program tersebut.

"Kami menargetkan penyediaan bantuan bagi sekitar 7.000 hingga 8.000 siswa kurang mampu. Dengan masing-masing penerima memperoleh lima stel seragam sekolah, jumlah pakaian yang disiapkan mencapai puluhan ribu stel," pungkasnya.