PEKANBARU – Proses evaluasi kinerja dan uji kompetensi terhadap 32 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dihentikan sementara pada Minggu (13/7/2025). Evaluasi dijadwalkan akan kembali dilanjutkan pada Senin (14/7/2025) dan ditargetkan rampung pada Selasa (15/7/2025).

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Evaluasi Kinerja dan Uji Kompetensi Pejabat Tinggi Pratama (PTP) Pemprov Riau, Dr. M. Yafiz, mengatakan penghentian sementara ini memang telah dijadwalkan sebelumnya.

"Hari Minggu memang kita kosongkan. Evaluasi akan kembali dimulai Senin besok dan ditargetkan selesai pada Selasa," ujar Yafiz kepada wartawan, Minggu (13/7/2025).

Proses evaluasi ini sudah dimulai sejak Jumat (11/7/2025), dengan sebagian besar pejabat telah menjalani sesi presentasi dan wawancara bersama tim pansel. Para pejabat diminta untuk memaparkan capaian kinerja selama menjabat, kemudian mengikuti wawancara pendalaman.

Evaluasi dilakukan dalam empat tahap:

- Hari pertama: 8 pejabat

- Hari kedua dan ketiga: masing-masing 10 pejabat

- Hari keempat (terakhir): 4 pejabat

Evaluasi ini dibagi dalam dua kategori:

- Evaluasi kinerja untuk enam pejabat yang telah menjabat lebih dari lima tahun.

- Uji kompetensi untuk 26 pejabat yang baru menjabat di bawah lima tahun.

Dari total 50 jabatan eselon II di Pemprov Riau, hanya 32 jabatan yang dievaluasi. Sisanya tidak masuk dalam daftar karena alasan teknis:

- 15 jabatan kosong dan masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).

- 1 pejabat tidak hadir karena sakit (Kepala Bappeda Riau, Emri Juli Harnis).

- 2 pejabat akan segera pensiun, yakni Asisten III Setdaprov Riau Elly Wardhani dan Kepala Dinas Kominfotik Riau Ikhwan Ridwan.

Ketegangan di Lingkungan Pemprov Riau Meningkat

Proses evaluasi ini disebut menimbulkan ketegangan di internal pemerintahan, seiring dengan belum diumumkannya hasil uji kompetensi. Beberapa pejabat mengaku bekerja dalam tekanan dan penuh kecemasan mengenai kemungkinan mutasi, rotasi, atau bahkan nonjob.

"Fokus mulai terganggu. Kami bekerja sambil berpikir apakah akan dipertahankan, dirotasi, atau malah dinonjobkan," ungkap salah seorang pejabat yang enggan disebutkan namanya.

Ketegangan ini membuat sebagian pejabat lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan strategis, agar tidak menjadi pertimbangan negatif dalam proses evaluasi.

“Setiap gerakan seperti diawasi. Suasananya tidak seperti biasanya, lebih tegang,” tambahnya.

Rangkaian evaluasi dan uji kompetensi ini merupakan bagian dari program penyegaran birokrasi yang digagas Gubernur Riau Abdul Wahid, sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan profesionalisme ASN di lingkungan Pemprov Riau.

Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar pelaksanaan mutasi pejabat eselon II, yang dijadwalkan akan diumumkan dalam waktu dekat. Proses ini juga dianggap penting untuk menyukseskan program-program prioritas pembangunan hingga akhir tahun anggaran 2025, seperti yang dilansir dari tribunnews.(*)