PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk membangun infrastruktur jalan yang tidak hanya bertambah secara kuantitas, tetapi juga unggul secara kualitas.
Ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Syahrial Abdi, saat mewakili Gubernur Riau dalam acara pengukuhan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Riau masa bakti 2025–2029 di Hotel Pangeran, Kamis (11/9/2025).
Dalam pidatonya, Sekda menekankan bahwa pembangunan jalan harus dilihat sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar proyek tahunan. Jalan yang dibangun harus kuat, tahan lama, dan benar-benar memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
“Jika tidak kita kelola dengan baik, tantangan ini bisa memperlambat pembangunan dan mengurangi daya saing daerah kita,” ujarnya.
Salah satu strategi yang diambil oleh Pemprov Riau untuk memastikan efisiensi dalam pembangunan jalan adalah melalui konsolidasi pengadaan barang dan jasa untuk pekerjaan hotmix. Langkah ini diyakini dapat menekan biaya, menghindari tumpang tindih proyek, dan mempercepat proses pembangunan.
“Konsolidasi ini tidak akan merugikan siapapun. Justru kami ingin menciptakan iklim bisnis yang sehat dan kompetitif, memberi peluang setara bagi perusahaan besar maupun kecil,” kata Syahrial.
Ia juga menegaskan bahwa proses tender akan tetap dilakukan secara adil, transparan, dan profesional. Dengan begitu, semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Masalah kualitas jalan menjadi sorotan utama. Syahrial menegaskan bahwa tidak boleh lagi ada jalan yang rusak hanya beberapa bulan setelah dibangun. Oleh karena itu, seluruh proyek pembangunan jalan akan diwajibkan untuk mengikuti standar teknis yang ketat.
“Kami ingin menghadirkan jalan yang tidak hanya menghubungkan antar wilayah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi, membuka akses pendidikan, dan menghadirkan rasa keadilan — dari kota sampai pelosok desa,” tegasnya.
Syahrial tidak menampik bahwa tantangan geografis Riau, seperti lahan gambut dan wilayah yang tersebar, menjadi kendala tersendiri dalam pembangunan infrastruktur. Ditambah lagi dengan kebutuhan anggaran yang tidak sedikit.
Namun, ia optimistis bahwa dengan pengelolaan yang tepat dan strategi yang matang, tantangan tersebut bisa diatasi tanpa mengorbankan kualitas.
Menurut Syahrial, kunci percepatan pembangunan adalah kolaborasi lintas sektor. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan asosiasi profesi seperti HPJI.
“Tanpa kolaborasi, pembangunan akan berjalan lambat. Tapi dengan kolaborasi, kita bisa berlari lebih cepat, lebih jauh, dan lebih kuat,” ujarnya penuh semangat.
Dalam kesempatan tersebut, Syahrial juga menyoroti pentingnya peran Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Ia berharap HPJI Riau dapat menjadi mitra aktif pemerintah dalam memastikan mutu pekerjaan, memberi masukan teknis, dan menawarkan solusi di lapangan.
“Mari kita jadikan momentum ini sebagai titik balik. Kita buktikan bahwa dengan kepemimpinan yang memahami masalah, strategi yang jelas, dan kerja sama yang erat, Provinsi Riau bisa mempercepat pembangunan dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat,” tutupnya.