PEKANBARU - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi seiring tren kenaikan curah hujan dan cuaca ekstrem di wilayah Riau.

Imbauan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Presiden RI terkait Mitigasi Bencana Hidrometeorologi serta High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau bersama pemerintah kabupaten/kota.

Pertemuan itu sekaligus membahas kesiapan menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2026, di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Senin (8/12/2025).

“Presiden Republik Indonesia menekankan perlunya peningkatan kewaspadaan daerah terhadap bencana alam, khususnya banjir dan cuaca ekstrem, dengan respons cepat, aksi konkret lintas sektor, serta koordinasi yang kuat,” tegas SF Hariyanto.

Berdasarkan data kebencanaan terbaru, Provinsi Riau saat ini memasuki fase puncak musim hujan. Tercatat sebanyak 39 kecamatan dan 170 desa masuk kategori rawan banjir, serta 23 kecamatan dan 36 desa berstatus rawan longsor.

Untuk mendukung respons cepat, SF Hariyanto menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memastikan alat berat dalam kondisi siap pakai setiap saat guna mendukung penanganan darurat di lapangan.

“Berdasarkan data BMKG, terdapat prediksi peningkatan curah hujan di sejumlah wilayah, terutama Pekanbaru, Kampar, Rohul, dan Pelalawan. Ini menuntut mitigasi cepat tanpa harus menunggu bencana terjadi,” ujarnya.

Ia juga meminta kepala daerah bersama Forkopimda mengaktifkan posko siaga bencana 24 jam, melaksanakan apel kesiapsiagaan, melakukan normalisasi sungai, perbaikan tanggul, serta menangani titik-titik drainase yang kerap memicu genangan.

Terkait pengelolaan PLTA Koto Panjang, SF Hariyanto menegaskan pentingnya koordinasi pengaturan debit air dan penerapan sistem peringatan dini agar pembukaan pintu air tidak dilakukan bersamaan, sehingga tidak memperparah risiko banjir di wilayah hilir, khususnya Kabupaten Kampar.

Ia juga menginstruksikan optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) agar dapat digunakan secara cepat dan tepat sasaran saat kondisi darurat.

“Serta melakukan pelaporan kondisi bencana secara real-time guna mempercepat pengambilan keputusan dan penanganan di lapangan,” tutupnya.