PEKANBARU – Pemprov Riau menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat dengan meminta pemerintah kabupaten/kota lebih responsif terhadap dinamika inflasi di daerah.

Respons cepat, langkah antisipatif, serta koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci utama dalam menekan potensi gejolak harga, terutama menjelang Ramadan.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar secara virtual dari Ruang Command Center (RCC) Menara Lancang Kuning, Selasa (13/1/2026). Rapat ini menjadi bagian dari kesiapan Pemerintah Provinsi Riau menghadapi potensi lonjakan kebutuhan masyarakat pada periode menjelang Ramadan.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menekankan bahwa pengendalian inflasi harus dilakukan secara konsisten dan terukur oleh seluruh pemerintah daerah. Ia meminta kabupaten dan kota untuk lebih peka memantau perkembangan harga di pasar serta segera mengambil langkah jika muncul indikasi kenaikan harga, khususnya pada komoditas kebutuhan pokok.

“Pengendalian inflasi tidak bisa ditunda. Daerah harus responsif melihat dinamika harga di pasar dan segera bergerak apabila ada potensi kenaikan, terutama pada komoditas kebutuhan pokok,” ujar Syahrial.

Menurutnya, peningkatan permintaan bahan pokok menjelang Ramadan merupakan fenomena yang berulang setiap tahun dan harus diantisipasi sejak dini. Kesiapan daerah dalam menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi akan sangat menentukan stabilitas harga di pasar.

“Jangan menunggu harga naik baru bertindak. Langkah pencegahan harus dilakukan lebih awal agar gejolak harga dapat ditekan dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” tegasnya.

Syahrial juga menekankan peran strategis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Ia meminta TPID aktif melakukan pemantauan dan evaluasi berkala, tidak hanya mengandalkan data, tetapi memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berdampak di lapangan.

Selain itu, pemerintah kabupaten dan kota didorong untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan instansi teknis dan pelaku usaha. Sinergi antarpihak dinilai penting untuk menjamin ketersediaan pasokan serta kelancaran distribusi bahan pokok di seluruh wilayah Riau.

“Koordinasi dan kolaborasi antardaerah menjadi kunci. Dengan kerja bersama, inflasi dapat kita kendalikan dan stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga,” tambahnya dilansir dari MCRiau.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Asep Riyadi, menyampaikan bahwa berdasarkan data terkini, kondisi inflasi di Provinsi Riau masih relatif terkendali. Meski demikian, ia mengingatkan adanya sejumlah komoditas pangan yang berpotensi mengalami tekanan harga menjelang Ramadan akibat meningkatnya permintaan.

“Komoditas bahan makanan biasanya mengalami peningkatan permintaan pada periode tertentu. Karena itu, perlu kewaspadaan dan langkah antisipatif agar keseimbangan antara pasokan dan permintaan tetap terjaga,” ujarnya.

Asep menambahkan, BPS Provinsi Riau akan terus mendukung upaya pengendalian inflasi dengan menyediakan data yang akurat dan terkini sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah.