PEKANBARU - Pemprov Riau memperkuat sinergi pengawasan dan perencanaan pembangunan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau melalui agenda entry meeting yang digelar pada Kamis (5/3/2026).

Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah agar lebih akuntabel, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah penandatanganan komitmen bersama untuk mendukung pengawasan perencanaan dan penganggaran tahun 2026.

Selain itu, juga dibahas tindak lanjut Laporan Eksekutif Daerah (LED) Semester II tahun 2025 yang menjadi bahan evaluasi terhadap tata kelola pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Riau.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa LED yang disusun BPKP menjadi cermin objektif bagi pemerintah daerah dalam menilai kualitas perencanaan pembangunan. Melalui laporan tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi capaian pembangunan sekaligus menemukan berbagai celah yang perlu segera diperbaiki.

Menurutnya, laporan ini memberikan gambaran jelas tentang kinerja pembangunan daerah sekaligus membantu pemerintah melihat area yang membutuhkan perbaikan agar tata kelola pemerintahan semakin baik.

SF Hariyanto menjelaskan bahwa secara umum pembangunan di Riau menunjukkan tren positif. Hal ini tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia yang mencapai 76,31 persen. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat ketimpangan pembangunan, khususnya di wilayah pesisir yang masih menghadapi keterbatasan akses layanan dasar.

Beberapa tantangan yang masih dihadapi antara lain akses air minum layak, sanitasi, serta ketersediaan listrik 24 jam di daerah terpencil. Selain itu, keterbatasan kapasitas fiskal daerah serta persoalan tunda bayar di sejumlah kabupaten dan kota juga menjadi perhatian serius pemerintah provinsi.

Ia menegaskan bahwa persoalan tunda bayar harus menjadi pelajaran penting dalam penyusunan anggaran ke depan. Perencanaan pendapatan dan belanja daerah harus lebih realistis dan akurat agar tidak menimbulkan masalah keuangan di kemudian hari.

Dikutip dari MCRiau, SF Hariyanto juga mendorong seluruh pemerintah daerah di Riau untuk mengubah pendekatan perencanaan dari yang berorientasi pada input menjadi berorientasi pada hasil, sehingga setiap program benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Evenri Sihombing, mengatakan pengawasan ini bertujuan menyelaraskan penganggaran daerah dengan prioritas pembangunan nasional. Dengan komitmen yang telah disepakati, diharapkan setiap alokasi anggaran tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia berharap penguatan pengawasan dan kolaborasi ini dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan pembangunan daerah di Provinsi Riau, sehingga setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.