PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru, Senin (9/3/2026).
Laporan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mewakili pemerintah daerah di hadapan pimpinan dan anggota DPRD.
Dalam sambutannya, Syahrial Abdi menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Riau yang telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk memaparkan laporan tersebut.
“Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Riau atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan LKPJ Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025 pada majelis yang terhormat ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan kewajiban kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Selain itu, penyusunan laporan juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.
Menurut Syahrial, LKPJ memuat sejumlah informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.
“Di dalamnya terdapat dasar hukum, visi dan misi kepala daerah, data umum daerah, perubahan penjabaran APBD, serta capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,” jelasnya.
Selain itu, laporan tersebut juga mencantumkan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan dari pemerintah pusat.
Ia menambahkan, penyusunan LKPJ mengacu pada sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah, di antaranya RPJPD Provinsi Riau 2025–2045, RPJMD Provinsi Riau 2025–2029, RPD Provinsi Riau 2025–2026, serta RKPD Tahun 2025.
Melalui penyampaian laporan tersebut, pemerintah daerah berharap dapat memperkuat evaluasi serta sinergi bersama DPRD dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Riau.