PEKANBARU — Pemerintah Provinsi Riau mulai menerapkan kebijakan efisiensi energi secara ketat sebagai respons terhadap tekanan krisis energi global.

Kebijakan ini menyasar penggunaan listrik, bahan bakar, hingga operasional kendaraan dinas di lingkungan pemerintahan.

Langkah tersebut diumumkan Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, saat apel pagi dan halal bihalal Idul Fitri 1447 H/2026 bersama ASN di halaman Kantor Gubernur Riau, Senin (30/3/2026).

Ia menegaskan, eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah berdampak langsung pada sektor energi dunia, sehingga pemerintah daerah perlu mengambil langkah nyata.

Salah satu kebijakan utama yang langsung diterapkan adalah Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara setiap Jumat hingga Minggu. Tujuannya untuk menekan konsumsi listrik di perkantoran pemerintah.

“Dalam rangka kebijakan pemerintah untuk memperketat penggunaan listrik dan BBM hari Jumat hingga Minggu, kita berlakukan WFA. Lampu kalau malam matikan semua kecuali di halaman luar, AC mati. Nanti saya minta Pak Sekda dan Satpol PP cek,” ujar SF Hariyanto.

Ia menambahkan, evaluasi penggunaan listrik akan dilakukan secara berkala guna memastikan kebijakan berjalan efektif.

Penghematan energi juga diterapkan pada hari kerja. ASN diminta menunda penggunaan pendingin ruangan pada pagi hari dan hanya menyalakannya ketika suhu mulai meningkat.

“Begitu pula hari Senin sampai Kamis, kalau pagi sebaiknya AC tidak dihidupkan. Kalau sudah panas atau siang baru hidupkan, untuk menghemat energi,” katanya.

Kebijakan ini menjadi bagian dari perubahan kebiasaan kerja yang diharapkan dapat menekan konsumsi energi tanpa mengurangi produktivitas.

Di sektor transportasi, pemerintah daerah mengimbau agar kendaraan dinas tidak digunakan selama akhir pekan. ASN juga didorong beralih ke kendaraan listrik sebagai solusi jangka panjang.

“Kita gunakan kendaraan listrik. Untuk kendaraan dinas pada hari Jumat, Sabtu, Minggu sebaiknya dirumahkan atau standby di rumah,” tegasnya.

Menurut SF Hariyanto, kebijakan ini bukan hanya soal efisiensi anggaran, tetapi juga membangun kepercayaan publik. Pemerintah daerah diharapkan menjadi teladan dalam menghadapi krisis energi.

“Kita jaga perasaan masyarakat, penghematan energi dimulai dari kita,” tutupnya.