PEKANBARU - Pemprov Riau bersama TNI dan Polri menyiapkan pola penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang lebih cepat dan terukur.

Sebanyak 18 posko , tim gabungan Quick Response Force, serta sistem clusterisasi dan rayonisasi disiapkan untuk memangkas waktu respons ketika titik api ditemukan.

Strategi tersebut menjadi salah satu fokus dalam apel kesiapsiagaan penanganan karhutla yang berlangsung di Halaman Mapolda Riau, Senin (10/8/2026).

Pola baru ini diarahkan agar penanganan tidak berhenti pada pemantauan titik panas. Setiap informasi yang masuk harus segera diverifikasi di lapangan sehingga api dapat dipadamkan sejak awal, terutama sebelum menjalar ke kawasan gambut.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto mengatakan, kesiapan personel dan peralatan menjadi faktor krusial dalam menghadapi ancaman karhutla.

Menurutnya, seluruh unsur harus mengetahui posisi sumber daya, akses menuju lokasi rawan, ketersediaan air, serta jalur komunikasi sebelum kebakaran terjadi.

“Peringatan dini harus segera diterjemahkan menjadi aksi dini. Setiap titik panas perlu segera diverifikasi dan apabila ditemukan api, dilakukan pemadaman awal sebelum meluas dan masuk lebih dalam ke lahan gambut,” tegas SF Hariyanto.

Menurutnya, pendekatan tersebut penting karena karakteristik lahan gambut membuat kebakaran lebih sulit dikendalikan apabila api sudah menyebar ke bagian bawah permukaan.

Karena itu, kecepatan verifikasi menjadi salah satu mata rantai penting dalam strategi pencegahan dan penanganan karhutla di Riau.

Selain memperkuat personel di lapangan, Pemprov Riau juga mendorong integrasi informasi antarlembaga.

Data mengenai potensi karhutla berasal dari berbagai unsur, mulai dari BMKG, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah kabupaten/kota, perusahaan hingga masyarakat.

SF Hariyanto mengungkapkan, seluruh informasi tersebut harus disinkronkan dan diverifikasi agar pengerahan sumber daya tidak terlambat.

“Data BMKG, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat perlu segera dihubungkan dan diverifikasi. Dengan begitu, dukungan operasi dapat digerakkan ketika dibutuhkan,” pungkasnya.