PEKANBARU - Pemprov Riau meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan memperkuat personel, peralatan pemadaman, hingga dukungan kesehatan bagi petugas dan masyarakat.

Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Persiapan Audiensi dengan Menteri Kesehatan RI sekaligus Rapat Penanganan Karhutla yang digelar di Ruang Rapat Gubernur Riau, Kantor Gubernur Riau, Minggu (23/8/2026).

Rapat itu menjadi bagian dari strategi Pemprov Riau mengantisipasi peningkatan risiko karhutla pada periode September hingga November.

Wilayah dengan karakteristik lahan gambut, terutama Kabupaten Pelalawan, menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian serius.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto mengatakan, penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja.

Menurutnya, seluruh unsur harus memiliki kesiapan yang sama agar potensi kebakaran dapat ditangani sedini mungkin.

“Kita tidak boleh lengah, terutama menghadapi September, Oktober hingga November yang perlu kita antisipasi bersama," kata SF Hariyanto.

"Karena itu, seluruh kekuatan yang ada harus kita siapkan dan dikerahkan ke lokasi yang membutuhkan penanganan,” sambungnya.

Kalaksa BPBDPK Riau, Edy Afrizal mengungkapkan, kondisi karhutla di Pelalawan masih menjadi perhatian karena terdapat 216 titik panas yang membutuhkan penanganan intensif.

Tantangan pemadaman semakin besar karena sejumlah lokasi berada di kawasan gambut. Kedalaman gambut dan keberadaan vegetasi kering dapat membuat api lebih mudah menjalar maupun bertahan di bawah permukaan.

Persoalan lainnya adalah keterbatasan sumber air. Dalam kondisi tertentu, air yang tersedia di lokasi pemadaman dapat cepat habis sehingga proses pemadaman membutuhkan dukungan logistik tambahan.

“Untuk memperkuat penanganan, peralatan pemadaman dan sumber air terus kita tambah, dari sebelumnya enam unit menjadi sekitar 15 unit," tutur Edy Afrizal.

"Personel juga terus diperkuat melalui kolaborasi Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD dan unsur lainnya,” tambahnya.

Penguatan tersebut menunjukkan bahwa strategi penanganan karhutla Riau tidak hanya diarahkan pada pemadaman ketika api membesar, tetapi juga memastikan dukungan operasional tersedia di lokasi yang berisiko.

Selain aspek pemadaman, Pemprov Riau juga memberi perhatian terhadap risiko kesehatan akibat asap karhutla.

SF Hariyanto meminta kebutuhan perlindungan bagi petugas lapangan dipastikan tersedia, mulai dari masker, obat-obatan hingga oksigen.

Perlengkapan tersebut juga diperlukan untuk membantu masyarakat apabila kualitas udara memburuk akibat kabut asap.

Pemprov Riau disebut telah menyiapkan sekitar 110 ribu masker setiap hari untuk mendukung kebutuhan petugas dan masyarakat terdampak.

Kesiapan kesehatan menjadi penting karena dampak karhutla tidak berhenti pada lokasi kebakaran.

Asap yang terbawa angin dapat menyebar ke wilayah lain dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat.

Edy juga menyebut persoalan karhutla di Riau memiliki dimensi lintas wilayah. Berdasarkan pemantauan BMKG, asap yang masuk atau berdampak terhadap wilayah Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran di dalam provinsi.

Sebagian sebaran asap dapat terbawa angin dari wilayah lain di Sumatera, termasuk Lampung, Sumatera Selatan, dan Jambi.

Kondisi tersebut membuat koordinasi antardaerah menjadi bagian penting dalam pengendalian karhutla.

Pemantauan arah angin, titik panas, kondisi lahan, hingga pergerakan asap perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menentukan langkah penanganan di lapangan.