PEKANBARU – Ketua ASN PPPK Guru 2022 Provinsi Riau, Eko Wibowo, menyambut baik berdirinya Gerakan Nasional Aliansi Merah Putih (AMP) yang membawa aspirasi ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu di seluruh Indonesia.

Eko bahkan mendapat amanah langsung dari Ketua Umum AMP Fadlun Abdillah untuk membentuk kepengurusan Aliansi Merah Putih Provinsi Riau.

Menurut Eko, kehadiran AMP menjadi wadah penting untuk memperkuat perjuangan ASN PPPK dari berbagai profesi di Riau, mulai dari guru, tenaga kependidikan (tendik), tenaga teknis hingga tenaga kesehatan (nakes).

“Saya mendapatkan amanah agar membentuk kepengurusan Aliansi Merah Putih Riau langsung oleh Ketua Umum Fadlun Abdillah,” sebut Eko.

Ia menilai keberadaan forum nasional tersebut dapat memperluas ruang perjuangan PPPK di Riau agar berbagai persoalan yang dihadapi para ASN PPPK mendapat perhatian pemerintah.

“Saya sangat menyambut baik dengan adanya forum tingkat nasional yang memperjuangkan nasib ASN PPPK umumnya Indonesia, khususnya Riau. Sudah saatnya ASN sejahtera menjadi pegawai pusat. Karena pegawai daerah minim sejahtera, sebab keterbatasan APBD,” ujarnya.

Eko mengatakan, komunikasi dengan PPPK dari berbagai profesi di Riau juga mulai dibangun. Dalam waktu dekat, pihaknya akan membentuk kepengurusan AMP Provinsi Riau.

“Kawan-kawan berbagai Profesi Baik Guru/Tendik/Teknis dan Nakes kami Sudah Buat Grup Silaturahmi dalam waktu dekat akan segera membentuk Kepengurusan AMP Provinsi Riau. Kami patuh dan taat satu kamando AMP Pusat. Ini sebuah forum nasional perjuangan yang langsung berkomunikasi Bapak Prof Dr Sufmi Dasco, Wakil Ketua DPR RI,” ujar Tokoh Muda Pendidikan Riau tersebut.

Eko menegaskan AMP Riau nantinya akan mengikuti garis perjuangan organisasi di tingkat pusat. Ia berharap keberadaan organisasi tersebut dapat menjadi wadah untuk memperkuat aspirasi PPPK Riau, terutama terkait status kepegawaian, pengembangan karier hingga pembiayaan ASN PPPK.

Sebelumnya, Ketua Umum AMP Fadlun Abdillah menyampaikan bahwa data PPPK dan PPPK paruh waktu yang dihimpun dari 10 forum yang tergabung dalam AMP telah diserahkan kepada pemerintah dan DPR RI.

Data tersebut telah diterima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad serta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Selanjutnya, data tersebut akan melalui proses sinkronisasi dan verifikasi bersama kementerian/lembaga terkait.

“Alhamdulillah hari ini kami sudah menyerahkan berkas (data, red) seluruh PPPK dan PPPK paruh waktu kepada pemerintah dan DPR RI. Insyaallah pemerintah akan menyelesaikan secepat mungkin terkait permasalahan teman-teman di seluruh Indonesia,” kata Fadlun, Senin (7/9/2026).

AMP membawa sejumlah tuntutan terkait masa depan ASN PPPK. Salah satu tuntutan utamanya adalah pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu untuk seluruh jabatan, baik tenaga teknis, tenaga kesehatan maupun guru pada 2026.

Selain itu, AMP menuntut agar PPPK penuh waktu dapat diangkat menjadi PNS pada 2027 tanpa batasan usia, serta adanya pengembangan karier yang setara bagi seluruh ASN PPPK.

AMP juga mendorong agar sumber pembiayaan gaji ASN PPPK dialihkan dari APBD ke APBN. Menurut mereka, pengalihan tersebut diperlukan agar kesejahteraan PPPK tidak terlalu bergantung pada kemampuan fiskal pemerintah daerah.

Sementara itu, Sufmi Dasco mengatakan data yang diserahkan telah diterima DPR RI dan pemerintah. Data tersebut selanjutnya akan disinkronisasi dan diverifikasi bersama kementerian/lembaga terkait untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi PPPK.

Fadlun menilai komitmen tersebut menjadi pegangan bagi AMP yang merupakan gabungan berbagai forum PPPK dan PPPK paruh waktu. Ia optimistis tuntutan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti pemerintah.

Dalam tuntutannya, AMP juga meminta masa pengabdian sejak berstatus honorer menjadi salah satu pertimbangan dalam pengangkatan PNS serta menuntut agar karier PNS dan PPPK, termasuk PPPK paruh waktu, disamakan tanpa diskriminasi dalam sistem ASN.