PEKANBARU – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 76 permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 hingga Jumat (6/12/2024) pukul 16.30 WIB. Permohonan ini terdiri dari sengketa pemilihan bupati-wakil bupati serta wali kota-wakil wali kota.

Dari total sengketa tersebut, pilkada tingkat kabupaten mendominasi dengan 55 permohonan, lima di antaranya berasal dari Provinsi Riau. Proses pendaftaran sengketa dimulai setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah menetapkan hasil perolehan suara di masing-masing wilayah.

Provinsi Riau menjadi salah satu daerah dengan intensitas sengketa tertinggi. Dikutip dari situs resmi MK, berikut daftar sengketa pilkada dari wilayah ini:

1. Rokan Hilir
Gugatan terdaftar pada Kamis (5/12/2024) pukul 16.48 WIB dengan nomor register APPP 31/PAN.MK/e-AP3/2024 diajukan oleh pasangan Afrizal Sintong dan Setiawan. Mereka menggugat hasil Pilkada Rokan Hilir dengan KPU Rohil sebagai pihak termohon.

2. Rokan Hulu
Pasangan Kelmi Amri dan Asparaini, calon nomor urut 1, mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada Rokan Hulu dengan nomor register 34/PAN.MK/e-AP3/12/2024. Gugatan ini didaftarkan pada Kamis sore.

3. Kuantan Singingi
Pasangan Adam dan Sutoyo, calon nomor urut 2, mendaftarkan gugatan terkait Pilkada Kuantan Singingi pada Kamis siang. Gugatan mereka teregistrasi dengan nomor APPP 21/PAN.MK/e-AP3/12/2024. Dalam keterangannya, perwakilan mereka, Dodi Fernando, menuding calon petahana Suhardiman Amby melakukan sejumlah pelanggaran, termasuk penerbitan Peraturan Bupati terkait alokasi anggaran bantuan jalur tradisional di 49 desa.

4. Kampar
Pasangan Yuyun Hidayat dan Edwin Pratama Putra, calon nomor urut 4, turut mengajukan gugatan hasil Pilkada Kampar pada Kamis sore. Gugatan ini terdaftar dengan nomor APPP 29/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

5. Siak
Pada Jumat (6/12/2024) pukul 13.58 WIB, pasangan Alfedri dan Husni Merza, calon nomor urut 3, mendaftarkan gugatan Pilkada Siak dengan nomor APPP 73/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

Proses Selanjutnya

Mahkamah Konstitusi akan melakukan verifikasi administrasi dan menyusun panel hakim untuk menangani setiap kasus. MK menegaskan komitmennya untuk menyelenggarakan persidangan secara efektif dengan mengacu pada evaluasi pelaksanaan sidang sebelumnya.

Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Pemprov Riau Tetapkan 4 Prioritas RKPD 2026: Dorong Transformasi Sosial hingga Ekonomi Pesisir Pemilihan Rektor UIR 2025: Usung Semangat Ukhuwah dan Amanah Menuju World Class Islamic University Majukan Ekonomi Umat, Riau Dinilai Cocok Jadi Pusat Pariwisata Halal 6 Kepsek dan Guru di Riau Terima Penghargaan Hardiknas Zefanya Cristin, Siswi SMA Negeri 19 Pimpin Pasukan Paduan Suara Hardiknas Pemprov Riau		Bebani Keuangan Daerah, Gubri Abdul Wahid Jual Stadion Utama ke Swasta Wisatawan Mancanegara ke Riau Meningkat Tajam, Malaysia dan Thailand Jadi Penyumbang Terbesar Kinerja Membaik, BRK Syariah Bagikan Deviden Senilai Rp.229 Miliar Gempa M 4,7 Guncang Padang Panjang, Warga Panik dan Berhamburan Keluar Gedung Pendidikan Karakter dan Budaya AKHLAK: Membangun Pemimpin Masa Depan yang Berintegritas