BAGANSIAPIAPI - Pemkab Rokan Hilir melalui BPKAD Rohil menggelar kegiatan Sharing Session/ Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Dumai.  

Kegiatan itu berlangsung di Aula pertemuan lantai VI Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rohil, Senin (25/11) pagi. Pertemuan itu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana realisasi penyerapan APBD serta Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Rohil yang sudah dilakukan.

Kegiatan Sharing Session tersebut dihadiri Wakil Bupati Rohil, Jhony cHarles, BBA, MBA, Plt Kepala BPKAD Rohil Sarman Syahroni, ST, M.Ip, Kepala KPPN Dumai Halim, BM BRK Syariah Bagansiapiapi, Arrizal Saputra serta beberapa Kepala OPD. Berdasarkan data dari KPPN Dumai bahwa Pagu dan realisasi Dana TKD Rohil hingga 31 Oktober 2025 berada di peringkat 9 dari seluruh Kabupaten Kota di Riau. 

Yang mana pagi TKD Rohil sebesar Rp.1,991.700.668.000 Triliun dan yang telah terealisasi sebesar Rp.1,495.587.935.640 triliun dengan persentase 75,09%. Adapun jenis TKD tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Non Fisik, Dak Fisik dan Dana Desa.  

Untuk persentase penyaluran dana TKD tersebut jika dibandingkan dari tahun sebelumnya masih rendah yakni tahun 2024 sebesar 97,66 persen sementara untuk tahun 2025 sebesar 83,78 persen.

Untuk mempercepat penyerapan TKD perlu dilakukan berbagai upaya diantaranya mempercepat proses seperti lelang, ekspansi titik Layanan dan mekanisme pembayaran, memperbaiki perencanaan dengan melakukan perencanaan anggaran yang lebih matang disiplin dan terukur untuk memastikan kegiatan produktif dapat dimulai sejak awal tahun.

Selain itu mempercepat Penyaluran dana TKD ke RKUD dengan mempercepat pemenuhan syarat salur dana TKD meningkatkan serta pengawasan dan akuntabilitas dengan menerapkan alat untuk memantapkan kinerja secara dini.

Kepala KPPN Dumai Halim mengatakan jika penyerapan dana APBD rendah dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi rendah. Maka dari itu ia meminta Pemkab Rohil untuk menggesa realisasi dana TKD secepat mungkin. 

"Kalau penyerapannya APBD nya rendah maka  dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Rohil juga rendah, Jadi saran kami kalau tahun ini mungkin masih banyak yang terlambat Penyaluran dana TKD-nya yang menyebabkan penyerapan APBD menjadi rendah, maka tahun depan agar lebih ditingkatkan lagi," imbaunya.

Kepala KPPN Dumai Halim mengingatkan Kepala Daerah untuk memantau dan memonitoring kinerja dari setiap OPD agar penyerapan APBD bisa dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

"Sepertinya harus monitoring secara intensif setiap Minggu, misal mana nih OPD yang beluk menyalurkan dananya dan apa kendalanya dan apa yang bisa dilakukan jika terdapat kendala dan jangan sampai lewat batas waktu, nanti tak bisa disalurkan lagi," pesannya.

Sementara itu Wakil Bupati Rohil, Jhony Charles mengimbau kepada seluruh OPD untuk menggesa realisasi dana APBD agar bisa selsai tepat waktu. 

"Setiap OPD kami minta, ayo Gesa realisasi dana APBD kita supaya bisa selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, ini akan saya pantau terus, tegas Wabup. Wabup juga mengingatkan Datuk Kepenghuluan yang belum menerima DD Tahap 2 agar segera menuntas tahapannya Hingga dana DD Tahap 2 itu bisa segera di terima.

"Memang ada beberapa desa tadi yakni 17 desa, kita berharap desa ini segera menerima Dana DD tahap 2, jika prosesnya masih kurang ayok lengkapi, agar dana itu bisa kita manfaatkan untuk masyarakat," pintanya.