BAGANSIAPIAPI - Pemkab Rokan Hilir (Rohil) tengah mewacanakan penggabungan sejumlah dinas, termasuk Dinas Perikanan dengan Badan Ketahanan Pangan. Selain itu, beberapa dinas lain seperti Pertanian, Perkebunan, dan Perternakan juga direncanakan menjadi satu kesatuan satker.

Kepala Dinas Perikanan Rokan Hilir, Muhammad Amin, menyampaikan hal tersebut pada Selasa (27/1) di ruang kerjanya. Menurutnya, wacana penggabungan ini tidak menjadi masalah bagi pihaknya, namun ada hal yang perlu diperhatikan terkait fungsi koordinasi.

Amin menjelaskan, Badan Ketahanan Pangan selama ini lebih banyak menjalankan tugas koordinasi dengan Dinas Pertanian. Maka itu, menurutnya, penempatan ketahanan pangan di bawah Dinas Pertanian akan lebih tepat.

"Ketahanan pangan ini tugasnya lebih banyak ke jalur koordinasi. Jadi alangkah baiknya ketahanan pangan ditempatkan di Dinas Pertanian, karena dalam pelaksanaan tugas memang selalu berkoordinasi dengan dinas tersebut," ujar Amin.

Ia menambahkan, Kabupaten Rokan Hilir, khususnya Bagansiapiapi, dikenal sebagai salah satu penghasil ikan terbesar di dunia setelah Norwegia. Hal ini menjadi alasan kuat untuk tetap mempertahankan keberadaan Dinas Perikanan secara mandiri.

"Daerah lain yang produksi ikannya di bawah kita saja masih mempertahankan Dinas Perikanan tanpa digabungkan dengan bidang lain," ungkapnya.

Lebih lanjut, Amin menyoroti adanya program strategis nasional terkait pembangunan pelabuhan dan pemasaran ikan. Program ini dinilai penting untuk mendukung potensi besar perikanan di Bagansiapiapi.

Saat ini, pemerintah telah membangun Tempat Pemasaran Ikan (TPI) di Bagansiapiapi. Namun, pelabuhan yang menjadi bagian penting dari rantai distribusi ikan masih belum terealisasi.

Amin khawatir, jika Dinas Perikanan digabungkan dengan Ketahanan Pangan, hal itu akan menurunkan kepercayaan Pemerintah Pusat dalam hal ini kementrian terkait untuk melanjutkan pembangunan pelabuhan. Kondisi tersebut bisa membuat sektor perikanan dianggap bukan lagi sebagai prioritas.

"Dengan digabungkannya Perikanan dan Ketahanan Pangan, takutnya akan menghilangkan kepercayaan pusat untuk membangun pelabuhan tersebut dan dianggap bukan dinas skala prioritas," pungkasnya.