SIAK - Rencana penggunaan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan mulai menjadi perhatian di tengah tekanan terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Namun, Bupati Siak Afni mengingatkan agar instrumen pembiayaan tersebut tidak diterapkan secara serampangan atau sekadar mengikuti tren.
Menurut Afni, obligasi daerah memang dapat menjadi salah satu pilihan untuk mendukung pembiayaan proyek pembangunan.
Akan tetapi, penerapannya harus mempertimbangkan kapasitas keuangan, kebutuhan pembangunan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan di masa mendatang.
Ia menilai, pemahaman yang komprehensif menjadi hal penting sebelum pemerintah daerah menentukan skema pembiayaan yang akan digunakan.
Setiap instrumen memiliki mekanisme, risiko, dan konsekuensi yang berbeda sehingga keputusan tidak boleh hanya didasarkan pada keinginan memperluas sumber anggaran.
“Jangan sampai kita mengambil keputusan tanpa memahami mekanisme, kemampuan daerah, risiko, dan konsekuensinya,” kata Afni, Selasa (21/7/2026).
Afni mengatakan, kondisi fiskal Kabupaten Siak saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan.
Keterbatasan ruang anggaran, penyelesaian kewajiban utang daerah secara bertahap, hingga persoalan kurang salur menjadi sejumlah faktor yang harus diperhitungkan sebelum pemerintah mengambil keputusan terkait pembiayaan baru.
Menurut dia, kondisi tersebut perlu menjadi dasar dalam menyusun kebijakan fiskal.
Jangan sampai sumber pembiayaan yang dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan justru menciptakan tekanan baru terhadap keuangan daerah dalam jangka panjang.
Karena itu, Afni mendorong adanya konsultasi dan pendampingan yang lebih intensif bagi pemerintah daerah.
Langkah tersebut dinilai penting agar kepala daerah dapat memahami secara menyeluruh perbedaan antara pembiayaan berbasis utang dan obligasi daerah.
“Kita perlu konsultasi yang lebih intensif, sehingga kepala daerah dapat memahami secara utuh perbedaan antara pembiayaan berbasis utang dengan obligasi daerah," ujarnya.
"Dengan pemahaman yang baik, daerah dapat menentukan pilihan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing,” sambungnya.
Afni menegaskan, obligasi daerah tidak semestinya dipandang sebagai solusi universal bagi seluruh pemerintah daerah.
Menurutnya, hanya daerah dengan kapasitas fiskal yang memadai dan memiliki proyek pembangunan produktif yang layak mempertimbangkan instrumen tersebut.
Proyek yang dibiayai melalui skema obligasi, lanjutnya, harus memiliki manfaat ekonomi dan sosial yang jelas.
Dengan demikian, pembiayaan yang dilakukan tidak hanya menghasilkan pembangunan fisik, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
“Tidak semua daerah harus menerbitkan obligasi. Namun regulasi dan perangkat pendukungnya perlu disiapkan agar daerah yang memiliki kemampuan dan kebutuhan dapat memiliki alternatif pembiayaan yang sehat dan terukur,” katanya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam mengelola pembiayaan daerah.
Di tengah tuntutan pembangunan yang terus meningkat, pemerintah daerah dituntut mampu mencari sumber pendanaan alternatif tanpa mengorbankan stabilitas fiskal.
Afni berharap kebijakan pembiayaan yang diambil pemerintah daerah tetap berorientasi pada keberlanjutan fiskal.
Menurutnya, pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat tetap harus berjalan, tetapi sumber pendanaannya harus dirancang secara bertanggung jawab.
“Kita ingin pembangunan tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat dapat terus dipenuhi,” sebutnya.
Ia menambahkan, setiap keputusan pembiayaan harus memenuhi prinsip sehat, terukur, transparan, serta disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
Bagi Afni, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa cepat proyek dapat direalisasikan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah menjaga kesehatan keuangan dalam jangka panjang.
“Yang paling penting, setiap keputusan yang diambil hari ini jangan sampai menjadi beban bagi masyarakat dan pemerintah daerah di masa depan,” tutupnya.
