PEKANBARU - Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru, H Zulkarnain SE MSI meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera mencari solusi dan menyusun skema agar tenaga honorer tidak dihapus secara massal di tahun 2024 mendatang.
Penghapusan tenaga honorer tersebut sudah diwanti-wanti Presiden Jokowi. Ketentuan ini dimuat dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diteken Presiden Jokowi pada 31 Oktober 2023 lalu.
"Menjelang desember 2024, harus ada solusi-solusi terkait penghapusan (honorer). Artinya, ada jalan yang pasti dan jelas mereka ini punya harapan dilanjutkan atau diangkat. Apakah tahapannya itu melalui PPPK atau langsung diangkat," kata Zulkarnain, Rabu (15/11/2023).
Zulkarnain menyebut, pemerintah perlu mempertimbangkan nasib para tenaga honorer yang sudah mengabdi selama puluhan tahun. Terutama, tenaga pendidik.
"Ini kan luar biasa masa pengabdian selama menjadi honorer. Jadi perlu dipandang pemerintah pusat dan pemerintah daerah, langkah-langkah terkait penghapusan itu harus secepatnya ditanggapi oleh pemerintah daerah untuk berkomunikasi dengan pemerintah provinsi dan Kemenpan-RB," ujarnya.
DPRD Pekanbaru juga bakal memanggil Pemko Pekanbaru melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk membahas lebih lanjut mengenai penghapusan honorer.
"Terkait (penghapusan) ini tentu dihubungkan dengan Pemko pekanbaru karena ini menyangkut juga dengan penganggaran. Apalagi menjelang ketuk palu APBD 2024, ya insya Allah kita akan komunikasikan penghapusan honorer ini kepada BKPSDM," paparnya.
Pemko Pekanbaru juga diminta cermat dalam pendataan honorer yang sudah banyak berkorban dan mengabdi lama di sebuah instansi pemerintahan.
"Hari ini ada cleaning service, security dan driver ini juga dalam ketentuan tenaga honorer. Harapan kita dari DPRD, jangan hanya mengambil ketentuan dari situ saja, tetapi masa kerja pengabdian mereka ini yang sudah lama perlu diperhitungkan dan dicarikan solusinya dengan cermat," terangnya.
Politisi PPP ini juga berharap pemerintah bisa menemukan kepastian yang jelas terhadap nasib tenaga honorer. Salah satunya, menyiapkan solusi agar para honorer bisa beralih menjadi PPPK.
"PPPK tentu yang menjadi dominan dan prioritas bagi para honorer. Jadi ini harus bertahap, daerah tidak akan mampu kalo pengangkatan (PPPK) ini dilakukan secara sekaligus. Sehingga ini harus terencana melalui proses, dengan adanya progres ini tentu honorer itu menjadi percaya diri tidak down gara-gara tahun depan dihapus," tutup Zulkarnain.
Penulis: Mimi Purwanti
Editor: Barkah
