PEKANBARU - Penetapan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau yang dilakukan lebih awal dari provinsi lain disambut baik kalangan legislatif di DPRD Kota Pekanbaru.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Ginda Burnama ST MT, langkah Pj Gubernur Riau dalam menyiasati masuknya musim kemarau di Riau perlu diapresiasi, bahkan harus didukung semua pihak untuk melakukan sejumlah antisipasi. Tidak terkecuali para stakeholder di Pekanbaru.

Pasalnya, untuk kota Pekanbaru sendiri ada beberapa titik yang rentan terjadinya Karhutla, terutama di daerah pinggiran seperti Kecamatan Rumbai, Tenayan Raya dan Payung Sekaki.

"Penetapan status siaga darurat Karhutla di provinsi riau tersebut merupakan suatu langkah yang tepat dalam mengantisipasi Karhutla sejak dini yang dilakukan oleh Pemprov riau. Kita dari DPRD pekanbaru tentu menyambut dengan ditetapkannya status siaga darurat Karhutla ini," ucap Ginda, Selasa (19/3/2024).

"Karena dengan status darurat ini, tentunya seluruh stakeholder bisa bekerja maksimal untuk upaya pencegahan, apalagi saat ini mulai memasuki musim kemarau. Artinya, jangan sampai menunggu titik api besar baru kalang kabut dalam penindakan," sambungnya.

Pemprov Riau menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Penetapan itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) nomor: Kpts.293/III/2024 itu diteken Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto.

SK status siaga Karhutla ini akan berlangsung hingga akhir November 2024. Penetapan status siaga ini menyusul sejumlah daerah mengalami kebakaran lahan.

Ginda menyambut baik langkah percepatan status siaga oleh Pemprov Riau dalam mengantisipasi terjadinya kabut asap atau Karhutla di Riau.

"Pencegahan ini sangat penting dilakukan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Sebab, jika dibiarkan setelah terjadi kebakaran maka akan lebih parah dampaknya," sebutnya.

"Kita harus belajar dari kejadian sebelum-sebelumnya. Apalagi image masyarakat soal pekanbaru sebagai kota asap itu masih melekat. Jadi jangan sampailah kebakaran parah baru dilakukan tindakan, pencegahan lebih penting," ujarnya.

Politisi Gerindra ini berharap seluruh stake holder terkait bisa saling bersinergi dalam langkah pencegahan Karhutla. Mulai dari pemerintah, instansi perusahaan hingga elemen masyarakat.

"Ini bukan tugas dari pemerintah saja, tapi perlu kerjasama dan sinergitas dari perusahaan-perusahaan, stakeholder lain serta masyarakat harus ikut berperan dalam langkah pencegahan dan mengawasi agar tidak terjadi kebakaran lahan yang bisa merugikan lingkungan kita dan orang lain," tutup Ginda.

Penulis: Mimi PurwantI
Editor: Barkah