PEKANBARU - Terungkapnya kasus beras oplosan oleh Polda Riau mendapat sorotan Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri (TAF). Menurut Azwendi temuan tersebut harus ditindaklanjuti Pemko Pekanbaru melalui Disperindag dengan cara gencar melakukan pengawasan langsung ke gudang.

"Kita minta bukan hanya operasi pasar saja, coba lakukan operasi secara menyeluruh berkaitan aktivitas pergudangan-pergudangan yang ada di Pekanbaru ini," kata Azwendi, Selasa (29/7/2025).

TAF menilai, kasus beras oplosan ini muncul dikarenakan kurangnya perhatian dan pengawasan ketat dari pemerintah. Sehingga penyelewengan-penyelewengan terhadap kebutuhan pokok tersebut muncul ditengah masyarakat.

Politisi senior ini meminta pemerintah untuk terus melakukan penyelidikan dan pengembangan kasus tersebut supaya beras oplosan tak ada lagi beredar di Kota Pekanbaru.

"Jadi ada indikasi beras subsidi dioplos menjadi beras beras premium. Ini kan masyarakat secara langsung dirugikan, karena harganya mahal namun itu adalah beras yang mestinya yang berasubsidi yang dinikmati oleh masyarakat," ujarnya.

Tak hanya itu, Pemko Pekanbaru juga diminta melakukan pengawasan distribusi beras bersubsidi bagi masyarakat miskin dan rentan tepat sasaran dan tidak dioplos oleh oknum-oknum.

"Pastikan suplai beras subsidi itu ke mana dan harus diawasi. Kadang beras-beras dari jatah pemerintah yang turun di kelurahan dan kecamatan itu juga ada nanti pengepul-pengepul yang bermain. Nah ini perlu juga dicek dan dipastikan supaya tidak terjadi penyelewengan," pintanya.

Ketua Partai Demokrat Kota Pekanbaru ini turut memberi apresiasi Kapolda Riau beserta jajaran telah berhasil membongkar praktik pengoplosan beras di Pekanbaru beberapa waktu lalu.

"Harapannya ini adalah bagian dari efek jera. Bukan hanya satu tempat, tapi mungkin masih banyak pelaku-pelaku kejahatan lainnya di sektor yang sama. Tentu ini menjadi perhatian khusus kita bersama," tutup Azwendi.

Penulis: Mimi

Editor: Riki