PEKANBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru mulai melakukan koordinasi awal bersama Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Koordinasi tersebut digelar dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) pada Selasa (5/8/2025), membahas dua agenda penting: APBD Perubahan (APBD-P) Tahun 2025 dan APBD Murni Tahun 2026.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen DPRD untuk memastikan proses perencanaan anggaran daerah berjalan tepat waktu, efisien, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Anggota Banggar DPRD Pekanbaru, Roni Amriel SH MH, menyampaikan bahwa pembahasan awal ini penting untuk menyamakan persepsi antara legislatif dan eksekutif dalam menentukan prioritas program dan arah kebijakan anggaran ke depan.
“Kami ingin memastikan APBD-P 2025 bisa disahkan paling lambat akhir September, dan APBD 2026 pada akhir November. Karena itu, koordinasi awal bersama TAPD dan OPD menjadi sangat penting,” ujarnya.
Meski hingga saat ini DPRD Pekanbaru belum menerima dokumen KUA-PPAS APBD-P 2025 maupun APBD Murni 2026, pembahasan awal tetap dilakukan untuk menyusun kerangka kerja dan jadwal pembahasan.
Menurut Roni, APBD-P 2025 akan difokuskan pada penyesuaian kegiatan yang belum terealisasi, perubahan kebijakan, serta penambahan belanja strategis pada sisa waktu tahun anggaran berjalan.
Sementara itu, APBD Murni 2026 akan menjadi dokumen penting sebagai dasar pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang selaras dengan visi dan misi Wali Kota Pekanbaru.
“Kami minta seluruh OPD menyiapkan laporan realisasi anggaran dan usulan program prioritas. Hal ini penting agar pembahasan berjalan lebih efektif dan tidak berlarut-larut,” jelas Ketua Fraksi Golkar DPRD Pekanbaru tersebut.
Selain menyamakan persepsi, rapat koordinasi ini juga bertujuan menyusun timeline pembahasan kedua dokumen anggaran, guna menghindari keterlambatan pengesahan.
“Kami ingin seluruh proses berlangsung transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. Jangan sampai terlambat, karena dampaknya bisa besar terhadap pelayanan publik,” tegas Roni.
DPRD Pekanbaru berharap, dengan adanya koordinasi yang baik sejak awal antara legislatif dan eksekutif, maka proses pengesahan APBD-P 2025 dan APBD 2026 dapat berjalan tepat waktu dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, seperti yang dilansir dari tribunnews.(*)
