PEKANBARU — Keberadaan gelandangan dan pengemis (gepeng) serta Pak Ogah yakni individu yang secara ilegal mengatur lalu lintas demi imbalan, kian marak di berbagai sudut Kota Pekanbaru, memicu keresahan masyarakat dan sorotan tajam dari kalangan legislatif.

Meski telah beberapa kali ditertibkan, para gepeng dan Pak Ogah terus kembali beroperasi, terutama di area u-turn, persimpangan jalan, dan lampu lalu lintas. Kondisi ini dianggap sebagai cerminan lemahnya penegakan aturan oleh pemerintah kota.

"Ini bukan persoalan baru, tapi terus dibiarkan. Pemko seolah tak punya kemauan kuat untuk menertibkan. Mungkin karena dianggap tidak menguntungkan secara ekonomi maupun politis," tegas Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru, Doni Saputra, SH, MH, Minggu (3/8/2025).

Pemko Dinilai Tidak Serius Tangani Masalah

Doni menilai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Sosial, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan, terkesan kurang tanggap terhadap persoalan ini. Padahal, keberadaan gepeng dan Pak Ogah di titik-titik strategis dinilai mengganggu kenyamanan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.

“Penertiban ini bukan soal untung atau rugi, tetapi tentang ketertiban umum dan kenyamanan warga kota. Kalau dasar penanganannya hanya hitung-hitungan pragmatis, maka masalah ini tak akan pernah selesai,” ungkap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Pantauan Lapangan: Pak Ogah Semakin Merajalela

Berdasarkan pantauan lapangan TribunPekanbaru.com, aktivitas Pak Ogah meningkat di sejumlah lokasi seperti:

- Jalan Sudirman

- Jalan Soekarno-Hatta

- Jalan HR Soebrantas

- Jalan Tuanku Tambusai

Mereka kerap muncul di u-turn padat kendaraan, memicu kemacetan serta potensi kecelakaan lalu lintas. Sementara itu, gepeng bebas berkeliaran di berbagai titik lampu merah dan kawasan publik tanpa penindakan berarti.

DPRD Desak Penanganan Berkelanjutan

DPRD meminta Pemko Pekanbaru untuk tidak hanya mengandalkan razia sesaat, tetapi juga mengembangkan strategi penanganan jangka panjang, termasuk pembinaan sosial dan pemberdayaan ekonomi terhadap para gepeng.

"Kami mendesak Dinas Sosial, Satpol PP, dan Dishub bekerja sama dengan serius. Jangan hanya hadir saat momen tertentu. Harus ada solusi menyeluruh dan berkelanjutan," pungkas Doni, seperti yang dilansir dari tribunnews.(*)