PEKANBARU - Melemahnya kinerja Lembaga Pengelola Sampah (LPS) belakangan ini mendapat sorotan dari Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru.

Komisi yang bermitra langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) ini juga menyayangkan sampai ada aksi demo Anggota Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) ke Komplek Perkantoran Tenayan Raya beberapa waktu lalu. Pada demo itu LPS mengeluhkan ketidakmampuan mengangkut sampah tiga kali dalam sepekan.

Dengan operasional LPS sebulan terakhir berjalan, ternyata tidak mampu ditutupi oleh iuran yang dipungut dari masyarakat. Atas keluhan itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru meminta Pemerintah Kota (Pemko) serius memperkuat LPS. Apalagi lembaga itu baru seumur jagung.

"Tapi mereka tidak didukung, pertama soal operasionalnya. Kemudian mereka menyediakan sendiri kendaraan angkutannya, ini tanpa stimulus dari pemerintah, mereka dipaksa mandiri,'' ungkap Roni, Senin (8/9/2025).

Pengadaan itu diluar operasional. Dimana operasional, sebuah angkutan LPS butuh supir, kernet hingga anggota pengangkut. Sementara itu, setiap 1 kg juga harus setor lagi ke Pemko Pekanbaru.

"Nah, ditambah pula mereka harus setor retribusi lagi, sementara pemasukan cuma iuran. Mereka ini tanpa bantuan stimulus dan finansial,'' kata Roni.

Roni mengingatkan bahwa sampah secara khusus adalah kewajiban pemerintah. Maka pemerintah wajib memberikan dukungan kepada LPS.

"Jangan sampai ini kita sebut Pemerintah memindahkan sakit kepalanya ke RT, RW dan LPS dalam pengelolaan sampah. Masa sewa truk angkut Rp23 miliar selama enam bulan bisa tapi memperkuat LPS tak bisa,'' tegas Roni.