PEKANBARU - Kinerja tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mendapat sorotan tajam dari DPRD setempat.
Ketiga BUMD tersebut yakni Perumda Tirta Siak, PT BPR Madani (Perseroda), dan PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) dinilai belum mampu memberikan kontribusi nyata dalam bentuk laba kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Zainal Arifin, mengungkapkan keprihatinannya.
"Kita memang agak miris melihat BUMD-BUMD yang ada di Pekanbaru. Seperti PDAM, PT SPP, maupun BPR, sejauh ini belum terlihat kontribusi nyata untuk PAD. Justru sebaliknya, malah membebani keuangan daerah," ujar Zainal, Kamis (25/9/2025).
Zainal menegaskan bahwa jajaran direksi dan manajemen BUMD harus segera berorientasi pada profitabilitas. Ia meminta mereka untuk mencontoh keberhasilan BUMD di daerah lain.
"Kita berharap kepada direktur dan manajemen BUMD agar benar-benar berpikir bagaimana menciptakan profit. Jangan hanya rugi-rugi saja. Belajarlah dari daerah lain yang berhasil," tegasnya.
Politisi Gerindra ini mencontohkan keberhasilan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Ia berharap Perumda Tirta Siak (dulu PDAM) dapat memiliki sistem yang sama canggihnya.
Ia juga menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah untuk mendukung BUMD melalui regulasi, seperti tidak memperbolehkan masyarakat menggunakan sumur lain tanpa melalui PDAM agar perusahaan air minum tersebut bisa sehat dan menghasilkan profit.
Sementara itu, Anggota Komisi II lainnya, Fathullah, memberikan kritik keras. Ia menilai dana yang disuntikkan pemerintah terkesan mubazir dan berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
"Saya sudah berulang kali menyampaikan di Komisi II bahwa BUMD jangan hanya menghabiskan uang rakyat. Setiap kali disuntik dana, tak pernah ada untung, malah rugi terus. Kalau seperti ini, masyarakat akan menilai anggaran untuk BUMD hanya sia-sia saja," tegas Fathullah.
Fathullah menyoroti PT Transportasi Pekanbaru Madani (TPM), pengelola Trans Metro Pekanbaru, yang dinilai tidak menunjukkan hasil positif meski sudah berulang kali disuntik anggaran, menyebabkan bus banyak yang tidak berfungsi maksimal.
Ia berharap Walikota Pekanbaru dapat mengambil langkah tegas dan mengarahkan BUMD ke sektor-sektor yang memiliki potensi keuntungan lebih nyata, seperti pertanian atau peternakan, yang risiko kerugiannya relatif kecil.
"Kalau BUMD-BUMD di Pekanbaru ini untung di era kepemimpinan Wali Kota sekarang, itu langsung kita kasih jempol. Tapi syaratnya, dana yang dikucurkan harus untuk kegiatan produktif dan menghasilkan," ujarnya.
Zainal menambahkan, DPRD Pekanbaru siap melakukan pengawasan ketat dan monitoring kinerja BUMD agar perusahaan daerah tersebut bisa berbenah dan menghasilkan profit.