PEKANBARU - Kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau mendapat kritik tajam dari Komisi III DPRD Riau. 

Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, secara terbuka menyebut perusahaan-perusahaan daerah tersebut sebagai penyebab utama defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau.

Alih-alih memberikan keuntungan dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), BUMD dinilai terus-menerus membebani APBD Riau.

"Ada yang sudah 15 tahun dan 20 tahun beroperasi, jangankan memberikan deviden atau keuntungan, balik modal saja tidak bisa. Ada yang sudah dimodali Rp122 miliar, 15 tahun baru balik Rp22 miliar kepada APBD," ujar Abdullah.

Abdullah menegaskan bahwa kegagalan BUMD dalam beroperasi secara mandiri dan menguntungkan adalah akar masalah defisit anggaran.

"Kenyataannya yang membuat duit tidak cukup dan akhirnya defisit ya BUMD," tegasnya.

Komisi III DPRD Riau telah memanggil manajemen BUMD untuk mengevaluasi kinerja dan menuntut peningkatan target penghasilan. Pihaknya juga memberikan ultimatum tegas kepada para direktur perusahaan.

"Kita minta satu tahun ini agar para direktur meningkatkan target penghasilan. Jika tidak mampu, silahkan mundur daripada diberhentikan," pungkas Abdullah.