PEKANBARU – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulai membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2026. Pada pembahasan awal, APBD Riau tahun depan diprediksi mengalami penyusutan signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Jika pada tahun anggaran 2025 APBD Riau mencapai Rp9,2 triliun lebih, maka untuk 2026 diperkirakan hanya sebesar Rp8,2 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya pendapatan daerah dari beberapa pos utama.

Salah satu penyebab terbesar adalah penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp1,2 triliun. Selain itu, penerimaan dari pajak kendaraan bermotor melalui Badan Pendapatan Daerah juga mengalami penurunan.

Wakil Ketua DPRD Riau, Ahmad Tarmidzi, membenarkan bahwa berkurangnya pendapatan daerah otomatis membuat APBD Riau 2026 turun menjadi sekitar Rp8,2 triliun.

“Tentu akan ada penurunan belanja jika pendapatan turun. Kita harus menyesuaikan kembali seluruh pos anggaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, anggaran wajib (mandatory spending) untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur tetap harus dialokasikan sesuai ketentuan. Sementara itu, belanja pegawai dibatasi maksimal 30 persen dari total APBD.

“Sesuai arahan Menteri Keuangan, Riau dipotong Rp1,2 triliun. Ini yang memengaruhi penurunan APBD, sehingga perlu dilakukan efisiensi anggaran,” kata Tarmidzi.

Dengan ruang fiskal yang terbatas, tahun 2026 diprediksi masih belum memberi ruang besar bagi program tambahan. Pemerintah daerah diminta menyeimbangkan antara pendapatan dan rencana belanja secara lebih ketat.

Sebagai informasi, APBD Riau tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp9,2 triliun dalam rapat paripurna DPRD Riau pada 30 November 2024.