PEKANBARU - DPRD Riau menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang akan melakukan evaluasi total terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada tahun 2026.

Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri menyebut evaluasi tersebut sebagai langkah strategis dalam memastikan BUMD benar-benar berkontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"BUMD kita ada yang memang belum bekerja dengan baik, ada yang harus diselesaikan persoalan internalnya," jelas Edi pada Senin (5/1/2025).

Beberapa BUMD yang dimaksud yaitu penyelesaian kredit macet di BRK Syariah serta struktur kepengurusan BRK Syariah yang belum lengkap.

"Selain itu juga SPR, sekarang kontribusinya memang meningkat sekitar Rp5 miliar. Tapi ini belum sesuai dengan target yang kita harapkan," ujarnya.

Selain BRKS dan SPR, DPRD juga menyoroti kinerja Riau Petroleum dan PT PIR. Ketua Komisi III itu juga menyebut PT PIR sebagai BUMD yang harus paling di evaluasi total.

Pada evaluasi total ini sejalan dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah di DPRD Riau.

DPRD Riau dan Pemprov disebut akan menyinkronkan langkah agar pembenahan BUMD berdampak langsung pada peningkatakan PAD.

"Di Pemprov juga sudaj ada Pansus yang sama dan kita akan sinkronkan agar penyerapan PAD kita di BUMD bisa lebih maksimal. Termasuk mengevaluasi seluruh BUMD secara total," pungkasnya.