PEKANBARU - DPRD Riau setuju dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karvian terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Mendagri menyebut hampir 60 persen BUMD dinilai tidak profesional dan justru mengalami kerugian tanpa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian.

Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah menyatakan kondisi sejumlah BUMD di Riau saat ini cukup memprihatinkan. Pernyataan Mendagri tersebut dinilai sebagai sebuah fakta dan sejalan dengan kondisi di lapangan.

Banyak BUMD yang dinilai belum mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, bahkan justru membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kita merespons baik apa yang disampaikan Mendagri sebab itu juga semacam dari kerisauan atau kritikan kami di DPRD sebagai lembaga pengawas untuk bagaimana BUMD ini semakin profesional dan bermanfaat bagi masyarakat Riau seluas luasnya," ujar Abdullah kepada halloriau.com, Rabu (21/1/2026).

Dikatakan Abdullah, pihaknya sudah meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk mengevaluasi secara menyeluruh terhadap BUMD serta dalam hal penempatan jajaran direksi.

"Kita mengimbau semua pihak, tentu juga Pemprov untuk mengevaluasi BUMD, termasuk dalam hal penempatan jajaran direksi kompeten yang mampu mengembangkan BUMD agar tercapai pertumbuhan ekonomi di Riau," ujarnya.

BUMD seharusnya, kata Abdullah dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi daerah, juga dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat.

Namun realita yang didapatkan sebagian BUMD justru mengalami penurunan kinerja bahkan merumahkan karyawan hingga menanggung hutang dalam jumlah besar.

"Ya, kenyataan dibuktikan dengan kondisi BUMD nya, ada yang sudah merumahkan karyawan bahkan punya hutang. Jadi, itu kondisinya tentu kinerja direksi yang memang harus dijadikan tolak ukur dalam menilai keberlangsungan dan masa depan BUMD," tutupnya.