PEKANBARU – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Heni Kartikawati, memaparkan perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Riau hingga akhir Desember 2025. Secara keseluruhan, APBN Regional Riau mencatat defisit sebesar Rp5.635,18 miliar.

“APBN Regional Riau hingga akhir Desember 2025 mencatatkan defisit sebesar Rp5.635,18 miliar. Defisit ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp10.495,31 miliar,” kata Heni Kartikawati, Rabu (21/1/2026).

Secara umum, kinerja APBN menunjukkan capaian penerimaan yang melampaui target, meskipun belanja negara mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya.

Heni menjelaskan, realisasi penerimaan APBN di Riau hingga Desember 2025 mencapai Rp26.347,41 miliar atau 129,16 persen dari target. Angka tersebut tumbuh 17,41 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sementara itu, belanja negara terealisasi sebesar Rp31.982,59 miliar atau 95,43 persen dari pagu, namun turun 2,89 persen dibandingkan tahun 2024.

“Realisasi penerimaan APBN tahun 2025 di Riau berhasil melampaui target, terutama didorong oleh kinerja penerimaan Bea dan Cukai yang tumbuh signifikan seiring meningkatnya tonase ekspor,” ujarnya.

Ia menambahkan, penerimaan pajak hingga Desember 2025 tercatat sebesar Rp15.811,59 miliar atau terkontraksi 6,57 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh merosotnya penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 15,92 persen dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 8,44 persen.

“Kontraksi penerimaan pajak terutama berasal dari PPh dan PPN. Namun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta jenis pajak lainnya justru mencatatkan pertumbuhan cukup tinggi secara tahunan,” katanya.

Dari sisi belanja, Heni mengungkapkan belanja pemerintah pusat mengalami kontraksi 16,90 persen seiring penurunan pagu anggaran dan kebijakan efisiensi. Sebaliknya, belanja Transfer ke Daerah tumbuh 2,93 persen dengan realisasi Rp23.945,38 miliar, yang ditopang oleh peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

“Pertumbuhan belanja Transfer ke Daerah menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga dukungan fiskal ke daerah, khususnya melalui DBH dan DAK Non Fisik,” ujarnya.

Selain itu, neraca perdagangan Riau pada November 2025 kembali mencatat surplus sebesar USD1.526,91 juta. Secara kumulatif hingga November 2025, surplus neraca perdagangan Riau mencapai USD17.709,53 juta, dengan kontribusi ekspor Riau terhadap nasional sebesar 7,23 persen.