JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus mengenai standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden menekankan pentingnya perlengkapan dapur yang memenuhi standar higienis untuk menjamin kualitas makanan bagi masyarakat penerima manfaat.
Arahan ini disampaikan setelah Presiden menggelar pertemuan terbatas dengan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Minggu (5/10/2025) malam.
“Presiden menegaskan kepada Kepala BGN bahwa setidaknya pada minggu depan, dapur-dapur harus sudah dilengkapi dengan alat tes kit untuk mengecek kebersihan makanan, alat pencuci dan pengering higienis dengan air hangat, serta perangkat khusus untuk mencegah bakteri. Selain itu, penyediaan filter air bersih juga menjadi kewajiban,” jelas Teddy.
Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan keberhasilan program MBG tidak hanya dalam aspek distribusi, tetapi juga dalam menjaga kesehatan masyarakat.
“Presiden Prabowo ingin memastikan semua aspek program strategis—terutama MBG—berjalan sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan,” tambah Teddy.
Pertemuan tersebut juga membahas perkembangan sejumlah program prioritas pemerintah, antara lain Koperasi Desa, Kampung Nelayan, Ketahanan Pangan dan Energi, serta Stimulus Ekonomi.
Kasus Keracunan MBG Masih Terus Bertambah
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan bahwa sebanyak 6.457 orang terdampak kasus keracunan makanan program MBG hingga 30 September 2025.
Kepala BGN Dadan Hidayana menyampaikan data tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI yang juga dihadiri Menteri Kesehatan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Kepala BPOM.
“Di wilayah Sumatra tercatat 1.307 orang mengalami gangguan pencernaan, sementara di Jawa terdapat 4.147 korban, ditambah laporan baru sebanyak 60 orang. Wilayah Indonesia Timur mencatat 1.003 orang terdampak,” jelas Dadan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Ia mencontohkan kasus luar biasa di Kabupaten Banggai, di mana 330 orang mengalami keracunan akibat ikan cakalang berkualitas buruk yang digunakan oleh pemasok baru.
Menurut Dadan, penyebab utama kasus ini adalah belum terpenuhinya standar operasional prosedur (SOP) pada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah daerah.
“Pergantian supplier untuk mengakomodasi potensi sumber daya lokal ternyata berdampak pada turunnya kualitas bahan makanan,” ungkapnya.
Pemerintah kini memperketat evaluasi terhadap seluruh penyedia MBG agar kasus serupa tidak terulang.
