PEKANBARU - Penanganan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas (SPPD) fiktif di Sekretariat DPRD Riau memasuki fase krusial.

Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau kini menunggu jadwal resmi gelar perkara bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri di Mabes Polri, Jakarta.

Gelar perkara tersebut menjadi momentum penting karena akan menentukan arah lanjutan penyidikan, termasuk peluang penetapan tersangka dalam perkara yang diduga merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah.

Dir Reskrimsus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan membenarkan, pihaknya tinggal menunggu kepastian waktu dari Kortas Tipikor Polri.

“Menunggu tanggal dari Kortas Tipikor untuk pelaksanaan gelar perkara,” ujar Ade Kuncoro Ridwan, Senin (5/1/2026).

Saat ditanya apakah gelar perkara itu sekaligus akan menetapkan tersangka, Ade menyebut hal tersebut masih akan ditentukan dalam forum pembahasan.

“Kita lihat dinamika yang berkembang dalam gelar perkara nanti,” katanya.

Tak hanya fokus pada dugaan korupsi SPPD fiktif tahun anggaran 2020-2021, Polda Riau juga tengah mendalami indikasi serupa yang terjadi pada tahun anggaran 2024 di lingkungan Sekretariat DPRD Riau.

Ade mengakui penyelidikan untuk tahun 2024 masih berada pada tahap awal.

“Masih tahap Pulbaket atau pengumpulan bahan keterangan,” jelasnya.

Sebelumnya, Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan menegaskan, proses hukum kasus ini terus berjalan tanpa hambatan berarti.

Ia menyebut koordinasi dengan Kortas Tipikor Polri menjadi kunci dalam menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab.

“Kasus Setwan DPRD Provinsi Riau sampai saat ini masih kita tangani. Arahan terakhir dari Kortas Tipikor, awal Januari kita akan diundang untuk membahas berapa tersangka yang akan ditetapkan,”* ujar Irjen Herry.

Menurutnya, klasifikasi peran dalam kasus ini masih dikaji secara mendalam.

“Ada Sekwan, ada juga pihak-pihak di bawahnya. Semuanya masih menunggu hasil gelar perkara di Kortas Tipikor untuk menentukan langkah selanjutnya,” tambahnya.

Dalam pengusutan perkara ini, penyidik telah memeriksa lebih dari 400 orang saksi. Berdasarkan audit BPKP Perwakilan Provinsi Riau, nilai kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi SPPD fiktif tersebut mencapai Rp195,9 miliar.

Tak hanya itu, aparat penegak hukum juga telah menyita uang tunai hampir Rp20 miliar serta sejumlah aset bernilai miliaran rupiah.

Barang bukti yang diamankan antara lain Sepeda motor Harley Davidson XG500 tahun 2015 senilai lebih dari Rp200 juta.

Kemudian, barang mewah berupa tas, sepatu, dan sandal bermerek dengan nilai sekitar Rp395 juta dan empat unit apartemen di Kompleks Nagoya City Walk, Batam, senilai Rp2,1 miliar.

Juga, lahan dan homestay seluas 1.206 meter persegi di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat (Sumbar), senilai Rp2 miliar, serta satu unit rumah di Jalan Sakuntala, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru.

Diketahui, dalam gelar perkara sebelumnya pada 17 Juni 2025, muncul satu calon tersangka berinisial M, yang merupakan mantan Sekretaris DPRD Riau.

Namun hingga kini, penetapan tersangka tersebut belum diumumkan secara resmi.