PEKANBARU – Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, tiba di Kota Pekanbaru dengan pengawalan ketat aparat, Rabu (11/3/2026) pagi.

Kedatangannya menandai tahapan baru proses hukum setelah berkas perkara dugaan korupsi yang menjeratnya resmi dilimpahkan ke pengadilan.

Tersangka kasus dugaan pemerasan anggaran proyek di Dinas PUPR Riau itu mendarat di Bandara Sultan Syarif Kasim II sekitar pukul 09.45 WIB menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Jakarta.

Saat keluar dari area kedatangan, Abdul Wahid tampak mengenakan rompi tahanan oranye dengan kedua tangan diborgol. Ia juga memakai topi hitam dan masker yang menutupi sebagian wajahnya.

Kedatangannya dikawal ketat oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi bersama aparat Brimob, TNI, serta jaksa.

Sejumlah wartawan sempat mencoba meminta tanggapan terkait kesiapan dirinya menghadapi persidangan. Namun Abdul Wahid tidak memberikan komentar panjang.

“Sehat,” jawabnya singkat ketika ditanya mengenai kondisi kesehatannya.

Ia kemudian berjalan menuju mobil tahanan dengan pengawalan petugas. Dari kejauhan terdengar beberapa pendukung yang meneriakkan dukungan.

“Semangat ketua,” teriak salah seorang pendukung.

Bahkan sesaat sebelum ia dimasukkan ke mobil tahanan, terdengar teriakan lain yang menyatakan dukungan.

“Pak Gub benar, Pak Gub tidak bersalah,” ujar seorang pria di sekitar lokasi.

Dua Tersangka Lain Ikut Dibawa ke Pekanbaru

Dalam rombongan yang sama, turut dibawa dua tersangka lainnya yang terlibat dalam perkara ini.

Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Riau, Muhammad Arief Setiawan serta tenaga ahli gubernur sekaligus orang kepercayaan Abdul Wahid, Dani M. Nursalam.

Keduanya juga terlihat mengenakan rompi tahanan oranye dan diborgol saat tiba di bandara.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa berkas perkara terhadap ketiga terdakwa telah resmi dilimpahkan ke pengadilan.

“Tim Jaksa Penuntut Umum KPK melimpahkan perkara atas nama Abdul Wahid, Muh. Arif Setiawan, dan Dani M. Nur Salam ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru,” kata Budi.

Menurutnya, proses hukum akan segera memasuki tahap persidangan.

“Selanjutnya Tim JPU akan menunggu penetapan hari sidang atas perkara dimaksud,” ujarnya.

Budi juga mengajak masyarakat untuk mengikuti proses persidangan agar publik dapat mencermati fakta yang akan terungkap di pengadilan.

Penyidikan Bertambah, Ajudan Gubernur Jadi Tersangka Baru

Dalam perkembangan terbaru penyidikan kasus tersebut, KPK juga menetapkan tersangka baru, yakni Marjani, yang diketahui merupakan ajudan Abdul Wahid.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 3 November 2025. Setelah OTT, Abdul Wahid bersama dua orang lainnya langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 4 November 2025.

Menjelang batas maksimal masa penahanan penyidikan selama 120 hari, KPK menyatakan berkas perkara telah lengkap pada 2 Maret 2026 dan siap dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Modus “Japrem”: Dugaan Pungutan Fee Proyek PUPR

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, sebelumnya menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan praktik pemerasan dalam proyek di Dinas PUPR Riau.

Menurut KPK, praktik tersebut dikenal secara internal dengan istilah “jatah preman” atau Japrem.

Kasus ini disebut bermula pada Mei 2025 ketika pejabat di Dinas PUPR membahas pungutan fee dari kenaikan anggaran UPT Jalan dan Jembatan yang melonjak dari Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar.

Awalnya fee disepakati sebesar 2,5 persen, namun kemudian diduga dinaikkan menjadi 5 persen dari tambahan anggaran, dengan nilai sekitar Rp7 miliar.

“Kesepakatan fee 5 persen ini kemudian dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR PKPP Riau dengan menggunakan bahasa kode ‘7 batang’,” ungkap Johanis Tanak dalam konferensi pers, November 2025.

KPK menduga setidaknya terjadi tiga kali setoran fee antara Juni hingga November 2025 dengan total sekitar Rp4,05 miliar.

Pada penyerahan dana ketiga inilah tim KPK melakukan OTT yang kemudian menyeret sejumlah pejabat, termasuk gubernur.